KPR Silika Bombana Jalani Penilaian Dokumen Lingkungan

KENDARI, LENTERASULTRA.COM-PT Kasmar Poleang Raya (KPR Silika) menjalani rapat penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) untuk rencana kegiatan pertambangan pasir silika beserta fasilitas penunjangnya di Kecamatan Poleang Selatan dan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut digelar di Aula Kalpataru, Kendari, pada Senin dan Selasa (26-27/10), Rapat ini merupakan bagian dari proses evaluasi dokumen lingkungan sebelum ditetapkannya persetujuan izin lingkungan terbaru.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLH Sulawesi Tenggara, Awaluddin, S.SiT., M.AP., menjelaskan tujuan utama kegiatan tersebut adalah memastikan pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas perusahaan dan pelaksanaannya perlu selaras dengan dokumen yang telah disusun perusahaan. “Pengelolaan lingkungan hidup menjadi yang utama. Setelah melakukan kegiatan, perusahaan harus menyesuaikan pelaksanaannya dengan dokumen yang telah disusun. Semuanya harus terpadu, mulai dari pengelolaan limbah, emisi, dan aspek lingkungan lainnya,” ujar Awaluddin.

Menurutnya, dokumen AMDAL memiliki peran penting sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Karena itu, ia berharap seluruh rencana dan komitmen yang telah disepakati dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. “Kita berharap hasil akhir dari dokumen ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk menjalankan apa yang sudah ditulis dan disepakati. Dokumen ini merupakan produk hukum dan menjadi standar utama pelaksanaan aktivitas pengelolaan lingkungan,” tambahnya.

Sementara itu, Ahli Oseanografi dan Geologi Kelautan asal Universitas Halu Oleo (UHO), Dr. Muliddin, M.Si., mengapresiasi inisiatif KPR Silika dalam mengajukan perubahan persetujuan dokumen lingkungan. Menurutnya, pembaharuan dokumen diperlukan untuk mengkaji konsekuensi lingkungan dari perubahan atau penambahan kegiatan yang direncanakan.  “Ini menunjukkan keseriusan komitmen mereka terhadap lingkungan di wilayah operasi. Apresiasi ini layak diberikan mengingat banyak perusahaan yang tidak segera menyesuaikan dokumen ketika terdapat perubahan kegiatan,” kata Muliddin.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa potensi dampak terhadap wilayah pesisir dan laut harus menjadi perhatian penting dalam penyusunan langkah mitigasi perusahaan. Menurutnya, potensi dampak lingkungan di wilayah pesisir dan laut harus menjadi catatan penting untuk dikelola dengan serius, apalagi perubahan dokumen AMDAL yang baru ini memang terkait dengan adanya terminal khusus.

Sementara itu, GM Health, Safety, and Environment (HSE) KPR Silika, Aladin Sianipar mengatakan bahwa momentum penilaian dokumen ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh masukan obyektif dari tim penilai dan memastikan rencana pengelolaan dampak lingkungan disusun secara cermat.

“Bagi kami, proses ini menjadi ruang untuk menguji kesiapan perencanaan kami. Perusahaan memandang aspek lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kegiatan pertambangan. Karena itu, setiap masukan yang relevan dalam proses penilaian perlu dicermati dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan, ketentuan, serta hasil resmi evaluasi,”jelas Aladin.

Keterlibatan masyarakat setempat juga menjadi bagian penting dalam pembahasan rencana kegiatan pertambangan ini. Gugun Hidayat, warga Desa Waemputang yang turut hadir secara daringdalam proses evaluasi, menyampaikan harapannya agar rencana pengelolaan lingkungan memperhatikan kondisi dan kebutuhan warga di sekitar wilayah kegiatan.

“Kami berharap potensi dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakatdapat dikaji secara menyeluruh, khususnya bagi mereka yang tinggal di pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Rapat ini menjadi momentum yang tepat karena banyak pihak ahli yang langsung menilai keseriusan perusahaan dalam menjalankan rencananya. Kami juga sebagai masyarakat berterima kasih atas kegiatan ini karena dapat teredukasi dan memiliki ruang untuk menyampaikan masukan, serta memantau tindak lanjut perusahaan nanti langsung di lapangan,”harapnya.

Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Pemprov Sultra, Pemkab Bombana, akademisi, serta masyarakat. Selain DLH, juga ada perwakilan Dinas ESDM Sultra, Turut berpartisipasi perwakilan TNI Angkatan Udara dari Lanud Haluoleo, tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan, para kepala desa di wilayah lingkar tambang, perwakilan masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan lainnya, baik secara luring maupun daring.(red)