RSUD Bombana Terlilit Utang Obat Rp8 Miliar

264
Berdiri megah dan menjadi rujukan utama semua fasilitasi kesehatan di Kabupaten Bombana, tapi RSUD Tanduale ini punya masalah serius di bidang keuangan. Rumah sakit plat merah ini ternyata terlilit utang, pengambilan obat. Padahal, selain sudah jadi BLUD, rumah sakit ini jga masih ditopang APBD. FOTO :IST

 

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM-Predikat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disandang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana selama lima tahun terakhir ini nyatanya tidak bisa membuat rumah sakit plat merah itu bisa mandiri. Kendati semua penghasilan dikelola sendiri, tapi belum bisa membuatnya merdeka secara finansial. Buktinya, rumah sakit itu malah terjerat utang. Ada pengambilan obat yang belum bisa dibayar sebesar Rp8 Miliar.

Padahal, rumah sakit yang dikenal dengan nama Tanduale itu selama ini masih diguyur dana dari APBD untuk membantu membiayai operasional institusi. Tapi nyatanya itu belum cukup. Di tahun 2026 ini, rumah sakit pelat merah itu juga terlilit utang obat dan barang pakai habis (BPH). Jumlahnya tidak sedikit yakni, sebesar Rp8 Miliar. Kabar tak sedap itu mencuat di sela-sela rapat kerja antara Komisi 3 DPRD Bombana dengan manajemen RSUD Bombana, Senin (12/10) lalu.

Ketua Komisi 3 DPRD Bombana Askar membenarkan hal tersebut. Katanya, saat rapat kerja itu, utang obat dan BPH di rumah sakit Tanduale terungkap sebesar Rp8 miliar lebih. “Utang obat dan BPH ini merupakan piutang di tahun 2026,” kata Askar kepada lenterasultra, Rabu, 14 Oktober 2026.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku belum mendapatkan informasi secara detail dari Direktur RSUD Tanduale terkait utang obat dan BPH tersebut. Salah satu penyebabnya, Direktur RSUD saat ini, merupakan pimpinan yang baru menjabat sekitar 3 minggu. Menurut Askar saar rapat kerja bersama pihak rumah sakit, salah satu agendanya adalah membahas rencana bisnis anggaran (RBA) RSUD Bombana tahun 2027 mendatang.

Selama manajemen lama kata Askar, rumah sakit plat merah itu tidak terbuka terkait RBA-nya. Padahal, hal itu sangat penting untuk mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran yang dari rumah sakit Tanduale termasuk berapa anggaran yang harus dibantu oleh Pemerintah daerah. “Sebelum direktur ini (Dokter Gustian, Plt Direktur RSUD Tanduale), tidak pernah diperlihatkan RBA. Padahal RSUD merupakan salah satu mitra kerja dari komisi 3. Mumpung direktur baru, Komisi 3 memanggil rapat kerja bersama direktur baru, supaya jelas arah RBA nya, sehingga kedepannya rumah sakit Tanduale yang sudah berstatus BLUD, bisa membiayai operasionalnya sendiri,” kata Askar.

Terkait piutang obat dan BPH sebesar 8 miliar rupiah lebih tersebut, dalam rapat kerja itu juga diungkap bahwa, melalui APBD Perubahan 2026 ini, badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 Miliar. Duit ini diperuntukan untuk membayar sebagian utang obat dan BPH RSUD Tanduale. “Soal penyebab utang, mungkin karena persoalan klaim BPJS atau apa, namun untuk lebih jelasnya silakan hubungi Direktur RSUD Bombana yang baru,” kata Askar menyarankan.

Sementara Direktur RSUD Bombana, dokter Gustian Zahran belum memberikan pernyataannya. Saat dihubungi via ponsel dan pesan singkatnya, suksesor dokter gigi Riswanto ini tidak merespon upaya konfirmasi yang dilakukan lenterasultra hingga berita ini ditayangkan. (adhi)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.