Belasan Anggota DPRD Sultra Bolos, Paripurna APBD Batal Digelar
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Dipilih dan digaji tinggi lewat pajak rakyat, tapi kinerja bermasalah. Begitulah potret kelakuan belasan anggota DPRD Sultra periode 2024-2029. Mereka membolos dari rapat paripurna pengambilan keputusan atas rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2025. Gara-gara ulah mereka, rapat pun urung digelar.
Pemandangan malasanya anggota dewan menghadiri rapat itu terlihat pada Senin 20 Juli 2026. Anggota DPRD yang harus hadir dalam rapat paripurna itu tidak cukup. Dari 45 orang anggota di Lembaga legislative itu, tercatat hanya 28 orang yang hadir. Sementara 17 lainnya tak hadir dengan beragam alasan.
Rapat paripurna DPRD Sultra dijadwalkan pukul 13.30 Wita. Namun sampai pukul 16.10 Wita, jumlah anggota dewan yang hadir tidak cukup 2/3 sebagai syarat kuorum dalam rapat paripurna pengambilan keputusan. Padahal diantara anggota dewan yang hadir terlihat sudah berupaya menghubungi beberapa rekannya yang tidak terlihat di gedung DPRD, namun selama kurang lebih tiga jam menunggu, jumlah anggota dewan yang hadir tidak cukup 30 orang.
Sesuai rencana, rapat paripurna persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sultra 2025 akan dihadiri Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi kehadiran orang nomor satu di Bumi Anoa ini, membuat kursi yang disiapkan bagi pejabat eselon dua, terlihat padat. Hampir semua kepala dinas dan badan, terlihat memenuhi undangan paripurna.
“Gubernur dijadwalkan menghadiri langsung paripurna di DPRD,” kata salah seorang kepala dinas di gedung DPRD Sultra. Tidak hanya itu, perwakilan dari Forkopimda juga terlihat menghadiri undangan rapat paripurna. Mareka terlihat sabar menunggu hingga tiga jam di ruang transit depan ruang paripurna.
Meski tidak kourum dan ditunda, agenda rapat paripurna pengambilan Keputusan atas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, empat unsur pimpinan DPRD Sultra juga kompak hadir. Mereka adalah Ketua La Ode Tariala, serta tiga wakil ketua, masing-masing Heri Asiku, La Ode Freby Rifai serta Hasmawati.
Rapat paripurna sempat dibuka Wakil Ketua, Herry Asiku. Politisi Partai Golkar ini didampingi dua wakil pimpinan. Sementara Ketua DPRD tidak berada di ruang paripurna dan memilih menemani perwakilan Forkopimda di ruang transit. Herry Asiku merasa kecewa dengan ketidak hadiran belasan anggotanya saat rapat paripurna Senin, 20 Mei 2026. Olehnya itu, dia menyarankan untuk dilakukan rapat bersama.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta pimpinan, ketua fraksi dan badan kehormatan hadir membahas berulang-ulangnya ketidak hadiran anggota dewan saat rapat paripurna. Herry Asiku bahkan meminta Badan Kehormatan untuk mengambil sikap. Usai menyampaikan kekecewaannya, Herry Asiku lalu menutup rapat paripurna. “Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna saya skor sampai hari Kamis,” kata Herry Asiku menutup rapat paripurna.
Usai menutup rapat paripurna Herry Asiku mengatakan, rapat paripurna persetujuan pertanggungjawaban APBD Sultra 2025 batal dilaksanakan karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi batas kuorum. “Makanya ditunda sampai hari Kamis (23 Juli 2026),” ungkapnya.
La Ode Freby Rifai, wakil ketua DPRD Sultra menambahkan, rapat paripurna persetujuan pertanggungjawaban APBD 2025 tidak korum karena jumlah anggota yang hadir tidak cukup 30 orang. “Karena rapat hari ini paripurna pengambilan Keputusan, maka syaratnya harus dihadiri anggota dewan sebanyak 2/3. Jadi dari 45 anggota dewan di DPRD Sultra, 30 orang harus hadir sebagai syarat kuorum. Rapat paripurna hari ini, hanya dihadiri sekitar 28 orang. Makanya tidak kuorum dan ditunda sampai tiga hari kedepan,” kata Ebi sapaan akrab Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. (Adhi)
