Bahri Mengaku Kepemimpinannya di Muna Barat Mulai Digoyang

LAWORO, LENTERASULTRA.COM – Penjabat Bupati Muna Barat Bahri mulai mengendus adanya pergerakan segelintir orang yang coba mendiskreditkan kepemimpinannya di daerah itu. Ia mencium aroma kepentingan politik yang didesain oleh orang tertentu.

Bahri mengaku terdapat sejumlah tuduhan yang sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan hingga menyebabkan ia dinilai tidak mampu memimpin daerah tersebut. Bahri mengungkap hal itu saat apel gabungan pegawai Pemkab Muna Barat, Senin pagi tadi.

“Sudahlah, untuk merebut kekuasaan ini ada waktunya. Kita ada Pilleg 2023 dan ada Pilkada 2024. Jelas kok, saya ini hanya penjabat yang mengantar Muna Barat sukses di Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Maka saya memastikan pendanaan dan lain sebagainya,” kata Bahri dihadapan peserta apel gabungan yang diselenggarakan di halaman kantor Bupati Senin pagi, 10 Oktober 2022.

Bahri menilai, sejumlah tuduhan yang dilontarkan kepadanya bukanlah kesalahan yang sangat fatal dan bahkan juga tidak berdasar. Seperti pada pelaksanaan mutasi yang dianggap amburadul hanya karena persoalan adanya kesalahan kecil berupa catatan administrasi yang tidak memiliki dampak terhadap tindakan hukum. “Saya lihat orang disini kalau ada kesalahan sedikit dibilang amburadul,” ujarnya.

Bahri juga mengaku disoroti ihwal penempatan pembanagunan rumah jabatan bupati. Padahal menurutnya, tuntutan tersebut sangatlah tidak berdasar karena kebijakan tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku. “Seruan aksinya di kejaksaan mempersoalkan tentang rujab, dimana pidananya rujab saya tempatkan. Masih sesuai dalam RTRW. Penetapan perkada ibu kota saya benar. Tidak ada salahnya saya,” ungkapnya.

Bahri menyebut sejumlah tuntutan denga melibatkan peserta aksi tersebut hanyalah berbicara tentang kepentingan segelintir oknum saja yang tidak senang dengan kedudukannya saat ini. Hal ini terungkap setelah melakukan penelusuran dengan berdialog dengan para peserta aksi. “Saya lihat model kita disini membuat gerakan untuk dipanggil. Setelah dipanggil mereka bicara soal simbiosis mutualisme dan demonya itu sudah diarahkan sama orang-orang tertentu,” ungkapnya.

“Saya ini pegawai dari Kemendagri, untuk mengetahui itu gampang kok. Pasti saya tau dan diberi tahu, hanya saya tidak mau bilang,” tambahnya

Lebih lanjut, kata Direktur Perencanaan Anggaran, Kementerian Dalam Negeri itu menilai karakter oknum di daerah itu hanya mampu menilai kinerja pemimpin dari proses pelaksanaan kebijakannya. Namun tidak melihat tujuan yang akan dicapai atas kebijakan tersebut.

“Ini saya lihat di Muna Barat ini tidak dilihat tujuan akhirnya tercapai tapi dilihat dari prosesnya. Kalau prosesnya itu agak cacat, tapi cacatnya itu tidak bicara cacat berdampak hukum namun hanya cacat administrasi berupa kesalahan pengetikan. Itu aja yang digoreng dan hanya berputar disitu saja,” kata Bahri.

Untuk itu Bahri meminta untuk menciptakan kekompakan dalam membangun daerah ini. Saling bekerja sama tanpa saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. “Masing-masing kerja sesuai tupoksi dengan satu tujuan. Dan tidak usahlah saling menjelek-jelekan,” tutupnya.

Reporter : Sry Wahyuni
Editor: Ode