Balai Prasarana Tinjau Lokasi Program Aspirasi Ridwan Bae di Lagasa dan Laiworu, Muna
RAHA, LENTERASULTRA.COM – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara meninjau dua lokasi proyek penataan kawasan kumuh di Lagasa Kec. Katobu dan Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kabupaten Muna. Dua item kegiatan tersebut merupakan aspirasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
Peninjauan tersebut dilakukan langsung Kepala BPPW Sultra, I Wayan Krisna dan didampingi Bupati Muna, LM. Rusman Emba dan Kepala Bapeda Muna, La Mahi.
I Wayan Krisna menerangkan dua kegiatan itu masing – masing menelan dana Rp34 miliar untuk Lagasa dan Rp27 miliar untuk Laiworu. Peninjauan yang dilakukan dalam rangka melihat kondisi lokasi dan mengumpulkan data tambahan untuk bahan penyempurnaan perencanaan. Termasuk pula mengonsultasikannya dengan Bupati Muna agar desain pekerjaan itu sejalan dengan rencana pembangunan daerah.
“Setelah ini maka perencanaanya akan disempurnakan. Item kegiatan dua proyek ini kurang lebih sama. Antara lain jalan lingkungan, sanitasi, tanggul, IPAL dan ruang terbuka hijau. Misalnya taman,” jelas I Wayan, Rabu, 13 April.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Dia menambahkan, masih ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi Pemkab Muna, salah satunya analisis dampak lingkungan (Amdal). Ia berharap dokumen itu bisa dilengkapi paling lambat bulan Mei nanti agar lelang pekerjaan bisa dimulai Juni. Adapun dua proyek APBN itu akan dikontrak dengan sistem multiyears.
“Jadi kegiatan ini aspirasi dari Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae. Nantinya, masa pekerjaannya dilakukan multiyears. Dimulai 2022 sampai dengan Desember 2023,” terangnya.
Bupati Muna LM. Rusman Emba mengaku bersyukur APBN bisa mengalir ke Muna melalui pihak Balai. Ia mengapresiasi Kepala BPPW Sultra yang sudah membantu dua kegiatan tersebut. Terlebih, juga kepada Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI atas aspirasinya memerjuangkan penataan kawasan Lagasa dan Laiworu.
Ia menjelaskan, Lagasa dan Laiworu memang termasuk kawasan yang didesain menjadi ikon Kota. Selain untuk memerindah kawasan, penataan itu juga tidak akan mengabaikan aspek fungsional bagi masyarakat.
“Terkait Amdalnya sekarang sudah tidak ada masalah, segera kita lengkapi supaya kegiatannya bisa dikerjakan secepatnya,” terangnya.
(Ode)