Rusman Kembangkan Pesisir Pantai Motewe jadi Kota Baru di Kabupaten Muna

971
Master plan pembangunan kota baru di Kabupaten Muba. Lokasi kota baru ini di pesisir pantai Motewe, Kec. Batalaiworu.

 

MUNA, LENTERASULTRA.COM – Bupati Muna LM. Rusman Emba akan mengawali tahun perdana periode keduanya dengan melanjutkan program prestisiusnya yakni membangun kawasan Kota Baru di wilayahnya. Lokasinya, di pesisir pantai Motewe. Program ambisius ini sudah dimulai sejak 2017 dan sempat terhenti akibat masalah status kawasan.

Pembangunan Kota Baru sudah dicanangkan sejak Rusman memimpin Muna di periode pertamanya. Rusman mengusung visi perluasan Kota Raha dengan membuka lahan di areal pesisir pantai atau tepatnya di wilayah Motewe, Kecamatan Batalaiworu, tiga kilometer ke arah selatan pasar sentral Laino. Salah satu alasan membangun Kota Baru, menurut Rusman ialah karena wilayah Raha dinilai sulit dikembangkan akibat keterbatasan lahan.

Rusman memilih pesisir pantai sebab ingin menggabungkan konsep kota modern dan estetik. Nantinya kota baru versi Rusman itu bakal ikonik karena menjadi representasi wajah baru peradaban Muna. Sebuah kota yang layak huni, ramah lingkungan dan berbasis teknologi.

Kota baru direncanakan menghadirkan sebuah kawasan terpadu yang terintegrasi dari berbagai klaster pembangunan. Memiliki pusat pemerintahan, bisnis, ekonomi kerakyatan, pelabuhan, olahraga dan ruang terbuka hijau. Proyek tersebut sudah diguyur APBD secara bertahap sejak 2017 hingga 2019 dengan total lebih kurang Rp30 miliar. Memasuki tahun 2020 dan 2021 lalu, ‘jatah’ anggaran kota baru dihentikan.

PENGUMUMAN KPU KABUPATEN MUNA  

Pengumuman Kabupaten Bombana

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna, La Mahi mengonfirmasi jika APBD 2022 bakal menyuntik lagi dana pembangunan kota baru senilai Rp20 miliar. Kendati diakuinya, status lahan hingga kini belum clear.

“Ada (alokasi untuk kota baru). Nilainya Rp20 miliar,” jelasnya, Rabu, 19 Januari 2022. La Mahi mengungkapkan, kawasan kota baru Motewe masih terganjal status lahan sebagai wilayah konservasi hutan mangrove. Namun Pemkab sudah mengusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ihwal penurunan status kawasan menjadi area pemanfaatan lain (APL) seluas 200 hektar. Usulan itu disebutnya sedang diproses.

“Tidak akan menghambat program karena kami sudah komunikasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Sulawesi Tenggara. Jadi sambil menunggu APL, kita ajukan pinjam pakai dulu ke Balai,” bebernya.

La Mahi menyebut anggaran Rp20 miliar akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kota baru meliputi penuntasan gedung serba guna dan pembuatan akses jalan. Gedung serba guna tersebut sudah sampai tahap pemancangan dan pembuatan pondasi. Alokasi tahun ini akan digunakan untuk membangun konstruksi atas yang didesain tiga lantai. Gedung itu dilengkapi mall pelayanan publik dan aula berkapasitas 3.000 orang.

Selain itu, alokasi tahun ini juga bakal digunakan untuk membuka akses jalan dari kantor DPRD Muna ke kota baru dengan panjang sekira dua kilometer. “Tahun ini fokus dua item itu, jalan dan gedung,” pungkasnya.

Penulis : Ode
Editor : Abidjar

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU