Menanti Diplomasi Jenderal Andika di Indo Pasifik, di Tengah Rivalitas AS dan China

JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Jenderal Andika Perkasa telah dipastikan akan dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo sebelum Desember 2021. Sebagai calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Andika mengusung visi besar untuk memperkuat posisi TNI baik di dalam negeri, di kawasan Asia Pasifik maupun ditingkat global.

Salah satu yang menjadi perhatian besar, peran Jenderal Andika ke depan memainkan diplomasi di kawasan Indo Pasifik, dimana saat ini tengah berlangsung rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China, termasuk soal Papua.

“Dalam konteks ini, penting bagi Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI untuk memerankan fungsi diplomasi dengan baik, khususnya dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan China di Indo Pasifik,” ujar pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar dalam forum diskusi Empat Pilar MPR bertajuk “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Jakarta, Senin (8/11/2021).

“Yang saya inginkan katakan disini adalah tetap profesionalisme. Sikap profesionalisme ini menjadi dasar bagi peran militer dalam diplomasi di kawasan Asia Pasifik,” imbuh Mukhtar.

Mukhtar yang pernah belajar di Komando Pasifik yang diisi oleh AS, telah melihat posisi AS yang mengacu kepada sebuah teori yang menyatakan bahwa AS berpotensi tidak lagi menjadi super power dalam militer dan ekonomi. Sebab, kini China yang sudah menjadi super power di bidang ekonomi, dan sebentar dari segi kekuatan militer.

Menurut Mukhtar, dalam situasi ini, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR melihat bahwa seharusnya posisi AS tak berubah terkait keseimbangan kekuatan dalam konteks pertahanan dunia. Secara politis, Andika bisa dianggap cukup dekat dengan AS. Sebab, pendidikan militernya banyak dilakukan di institusi AS.

“Kita sering kali melakukan pembahasan lintas negara soal ini, kami berkesimpulan bahwa China itu merasa sangat khawatir dengan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat juga unsur-unsur lain, seperti India dan juga mungkin Jepang dan lain-lain. Kekhawatiran itu yang memicu China melakukan pendekatan diplomasi yang lebih agresif tentang Indonesia dalam rangka meminimalisasi dominasi Amerika Serikat,” jelas Mukhtar dikutip dari asiatoday.id.

Terkait Pasifik, kebijakan Indonesia sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni memfokuskan Kementerian Luar Negeri pada isu Papua dan Pasifik. Artinya, ada kekhawatiran isu Papua akan makin terinternasionalisasi kalau ada pendekatan yang kurang tepat.

Dalam konteks itu, Mukhtar mendorong Jenderal Andika untuk memindahkan sejumlah pangkalan militer di wilayah perkotaan dan padat penduduk ke perbatasan.

“Konteksnya pendekatan kemanusiaan atau pendekatan baru yang berbasis kepada penggunaan militer secara lebih profesional dan terukur di Papua. Semestinya pusat militer bukan lagi di Jayapura, tapi dikonsentrasikan kepada wilayah perbatasan seperti Papua Nugini dan juga daerah-daerah penting lainnya, serta beberapa daerah lain yang menjadi hotspot internasionalisasi isu Papua,” imbuhnya.

Jenderal Andika telah menyampaikan visinya sebagai Panglima TNI dalam uji kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR. Ia menegaskan bahwa visi utamanya adalah menjadikan TNI sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan dunia Internasional.

“Visi saya, TNI adalah kita. Memang ini sangat singkat sekali, tetapi di sini saya justru ingin masyarakat Indonesia dan juga masyarakat internasional untuk melihat TNI sebagai ‘kita,’ sebagai bagian dari mereka,” kata Jenderal Andika.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam misinya Jenderal Andika berjanji akan menekankan delapan poin fokus atau prioritas. Fokus pertama, penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Kami punya fokus 15 tugas untuk operasi perang dan selain perang, tapi yang pertama dan terpenting adalah bagaimana kami melaksanakan tugas-tugas TNI dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang ada,” jelasnya.

Fokus berikutnya, penguatan operasi pengamanan perbatasan, peningkatan kesiap-siagaan TNI, serta peningkatan operasi siber. Jenderal Andika juga berjanji untuk menekankan sinergitas intelijen di wilayah konflik, pemantapan interoperabilitas tri matra terpadu, penguatan integrasi dan penataan organisasi, serta reaktualisasi peran diplomasi militer dalam kebjiakan politik luar negeri.

“Saya tidak ingin keluar dari UU 34 tentang TNI, yang secara umum ada tiga, yaitu menegakkan kedaulitan negara, kemudian mempertahankan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kemudian melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” tandasnya. (ATN)