Penyerahan LKPJ, 9 OPD Pemkot Kendari dapat Catatan Krusial dari Dewan
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menyerahkan perbaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari tahun 2019 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Selasa (2/6/2020). Laporan LKPJ tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, di ruang rapat paripurna DPRD.
Ketua Pansus LKPJ Wali Kota, Husein Mahmud mengatakan, dari laporan itu ada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat catatan dari dewan. Sembilan OPD itu yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dikmudora, Dinas PTSP, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, PDAM Tirta Anoa Kendari, dan BKPSDM.
Menurut Politisi Gerindra ini, salah satunya dari beberapa OPD yang disebutkan di atas, Bappeda misalnya, dinilai masih kurang pemahaman terkait persoalan dalam tata kelola.
Kemudian, dalam rangka mendorong peningkatan sumber daya manusia, Dikmudora harus melakukan intervensi yang serius pada salah satu urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar sekolah yaitu penggunaan ruang kelas baru atau KB yang memadai ada SD dan SMP.
Dinas Perhubungan, utamanya berkenaan dengan tempat wisata kuliner diminta untuk memaksimalkan penataan bangunan dan tempat pembuangan sampah. Menyediakan dan komunikasi digital menunjukkan atau pengarahan jalan ke lokasi-lokasi strategis tersebut.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial Kota Kendari diminta mengatasi para pengamen dan penjual di hadir di setiap lampu merah atau di jalanan.
Kondisi ini, sangat mengancam keselamatan mereka. Sehingga kepada instansi tersebut diminta untuk menindaklanjutinya.
“Kita minta OPD yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya sekaligus sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Siska Karina Imran mengungkapkan, saran konstruktif dari DPRD akan menjadi perhatian serius pemerintah dalam membangun iIbu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke depan.
“Masukan dari dewan ini sangat berharga. Karena menyangkut dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan infrastruktur kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan serta peningkatan sumber pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (B)
Reporter: Nanan
Editor: Wulan