JATAM Kecam Ali Mazi terkait Penyerobotan Lahan Warga Konkep
Pengumuman Kabupaten Bombana
JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengecam Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi terkait dugaan penyerobotan lahan warga di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP).
“Kami mengecam keras Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), Amrullah yang masa bodoh membiarkan PT GKP menyerobot lahan warga, berikut telah menghancurkan tanaman kelapa, pala, dan Kakao,” celetuk Kepala Kampanye JATAM, Melky Nahar kepada jurnalis Lenterasultra.com di Jakarta, Sabtu, (24/8/2019).
Menurutnya, konflik sosial ini, bak’ bom waktu yang kapan saja bisa meledak, jika pemerintah terus masa bodoh, membiarkan perusahaan menyerobot lahan-lahan masyarakat. Selain itu, hal ini juga berpotensi meningkatkan ekskalasi konflik sosial.
Selain itu, Melky juga mengecam keras Kapolda Sultra, Brigjen Pol Iriyanto yang membiarkan pasukannya berada di lokasi. Diketahui, selain aktivitas alat-alat berat, di lokasi kejadian, juga didapati polisi sebanyak 10 orang yang diduga dari Polda Sultra. Mereka diduga dikerahkan untul mengawal penyerobotan lahan warga oleh PT GKP.
“Kami juga mengecam keras Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Iriyanto yang membiarkan pasukannya berada di lokasi, mengawal PT GKP di lahan milik warga,” tegasnya.
Oleh karena itu, mendesak Kapolri RI, Tito Karnavian untuk segera memerintahkan Brigjen Pol Iroyanto untuk segera menarik seluruh pasukannya dari lokasi, sekaligus segera memproses hukum PT GKP yang jelas-jelas menyerobot lahan milik warga.
Selain itu, ia juga mendesak Komnas HAM untuk segera turun tangan ke Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan) guna melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak perusahaan tambang.
Tak cukup sampai di situ, ia juga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk turun tangan, menyelamatkan pesisir dan pulau kecil Wawonii yang sedang dikepung oleh 11 perusahaan tambang.
Terakhir, ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera ke Wawonii, menginvestigasi seluruh kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang diduga dilakukan pihak perusahaan tambang.
Penulis: Restu Fadilah