Jelang Lima Tahun Kepemimpinan Jokowi, APBD 17 Daerah di Sultra Tembus Rp15 Triliun

KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan warga di Sulawesi Tenggara (Sultra) sangat luar biasa. Fakta ini terlihat dengan banyak dana yang digelontorkan di jazirah Bumi Anoa setiap tahunnya. Di tahun 2019 atau menjelang lima tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden misalnya, 17 Kabupaten dan Kota di Sultra mendapat kucuran dana sebanyak Rp15 Triliun.

“Dana 15 Triliun rupiah itu, merupakan dana yang dikelola seluruh Kabupaten dan Kota di Sultra melalui APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun 2019,” kata Mardani H Maming, wakil ketua Tim Kerja Nasional (TKN), Jokowi-Amin. Anggaran sebanyak 15 Triliun rupiah itu, belum termasuk APBD yang dikelola Pemerintah Provinsi sekitar Rp4,2 Triliun. “Jadi jika digabung antara APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka total anggaran yang dikucurkan pemerintah di Sultra tahun ini (2019), mendekati angka 20 triliun rupiah,” sambung Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini.

Sekitar dua puluh ribu Miliar dana yang dikucurkan pemerintah pusat di tahun 2019 ini, merupakan jumlah terbesar sejak Sultra terbentuk. Anggaran sebanyak itu, sebagian besar akan digunakan masyarakat di setiap Kabupatan dan Kota di Sultra untuk  membangun infrastruktur baik jalan, jembatan, irigasi. Selain itu juga diperlukan untuk mengadakan berbagai sarana dan prasarana lain seperti kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, kebersihan serta fasilitas lain yang sangat dibutuhkan masyarakat di belasan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menambahkan, dengan jumlah anggaran yang mencapai 15 Triliun itu menjadi bukti, jika Presiden Jokowi yang saat ini kembali tampil sebagai calon presiden petahana berpasangan dengan Prof. KH Ma’ruf Amin, memiliki perhatian serius di Sultra, termasuk di daerah-daerah lain di Indonesia. “Ini menjadi bentuk komitmen Jokowi melakukan pembangunan yang merata di Seluruh Indonesia, dimana salah satunya di Sultra,” kata Mardani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Syarifuddin membenarkan bila anggaran yang masuk di Sultra untuk tahun 2019 ini sekitar Rp15 Triliun lebih. Ditemui usai pelantikan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (PP KKST) di Kendari, Syarifuddin  mengatakan, dana belasan Triliun itu merupakan akumulasi APBD yang dikelola 17 Kabupaten dan Kota di Sultra untuk tahun anggaran 2019 ini.

“Dari total anggaran ini, sekitar 90 persen merupakan dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah. Sementara 9 persen sisanya merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari seluruh Kabupaten dan Kota. Dengan banyaknya anggaran yang di transfer pusat ke daerah, menjadi bukti jika seluruh daerah di Sultra memiliki rasa ketergantungan dengan dana dari pusat. Ini menjadi tantangan semua Pemda ke depan,” tutur Syarifuddin, usai dilantik mejadi Ketua Pengurus Pusat KKST di salah satu hotel di Kendari, Minggu (31/3/2019).

Mantan Camat Wakorumba, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, tahun 1991 ini juga mengakui jika anggaran belanja yang diporsikan pemerintah pusat di tahun 2019 ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Olehnya itu, masyarakat dan pemerintah daerah di 17 Kabupaten dan Kota di Sultra harus mengapresiasinya. Selain itu, dana-dana dari pusat ini juga harus diliat sebagai stimulus untuk kemudian bisa digunakan untuk mendorong perekonomian dan pertumbuhan di daerahnya masing-masing.

Penulis : Adhi