Dua Kali Berjanji, Bupati Muna Belum Juga Tuntaskan Gedung Pasar Laino

MUNA, LENTERASULTRA.COM-Nasib lapak para pedagang di pasar Laino, hingga kini masih terpontang panting. Asa untuk menghuni gedung representatif itu, masih jauh dari predikat tuntas. Meski, bangunan yang didirikan sejak era Baharuddin itu, Bupati Muna LM Rusman Emba bertekad melanjutkan kembali gedung bernuansa tradisional modern ini. Jiwa seorang politisi berkarakter humble ini, bakal diuji melalui kebijakannnya.

Memang agak berat, mendahulukan pembangunan era sebelumnya. Sebab, Rusman sendiri, telah memiliki gagasan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diwujudkan selama lima tahun. Namun, kebutuhan pasar merupakan prioritas dan mendesak, makanya Rusman mengambil sikap merampungkan gedung yang telah menelan anggaran miliaran rupiah itu. Bahkan, Rusman telah dua kali berjanji untuk menuntaskan pekerjaannya, ditahun 2017 dan 2018. Tahun pertama gagal, ditahun kedua juga belum menunjukkan tanda-tanda pembangunannnya. Jangankan dilirik, proyeksi anggaran pun tak ada. Kini, potret gedung pusat perkulakan itu, mulai retak. Makanya, gedung itu terkesan dipeti-eskan. Ditambah lagi, dana pinjaman ditahun ini, belum juga terakomodir.

Cerita manis perjalananan penuntasan pembangunan pasar Laino, pada tahun 2017, Rusman menghentikan kontrak kerja sama dengan rekanan berbendera Bintang Fajar Gemilang, karena dinilai tak ada progres signifikan. Hal, itu sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah. Langkah yang diambil, menghitung kembali volume pembangunan, baik yang telah dikerjakan maupub belum dituntaskan. Makanya, Rusman bakalan melakukan evaluasi ulang atas pembangunan itu.
“Ini kami lakukan sebagai dampak pemutusan kontrak terhadap kontraktornya,” ucap Rusman Emba, waktu itu.

Kebijakan itu diambil, agar kedepannya, pemerintah tak diperhadapkan dengan persoalan hukum. Artinya, dalam proses penuntasan pembangunan gedung tak menimbulkan masalah. Ini juga bentuk ketegasan Rusman Emba dalam mengejar peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah otoritanya. Tentunya, kontraktor baru sebagai jawaban dalam menuntaskan gedung tersebut. “Kalau sudah dihitung, kita berikan kesempatan pada kontraktor baru untuk menggenjot penyelesaiannya. Pembangunannya segera dituntaskan agar pedagang memiliki tempat representatif,” terang mantan DPD RI ini.

Nah, tahun 2018 ini, Rusman Emba menggaransikan gedung pasar bernuansa modern tradisional ini, bakal dioperasikan. Keoptimisan Muna-1, berangkat dari keberanian melakukan terobosan kebijakan, melakukan skema peminjaman uang Rp.100 miliar pada bank Jawa Tengah dan BPD Sultra. Dan itu, telah disepakati bersama DPRD dan sudah ter-APBD-kan. “Dana itu sudah disepakati dan sudah di APBD kan,” kata mantan Ketua DPRD Sultra ini pada sejumlah jurnalis saat ditemui terbatas diruang kerjanya, Senin (14/5).

Nah, berapa anggaran yang diproyeksikan untuk menggenjot penuntasan gedung pasar Laino? Saat Disperindag dijabat Sukarman Loke menggantikan Ahmad Yani B, mantan kepala BKD itu menyebut, sekira Rp 2,5 miliar lagi untuk menyelesaikan pekerjaan pasar. Namun, untuk merampungkan bangunan pasar sesuai rencana awal, dibutuhkan dana sebesar Rp 32,5 miliar. Kebutuhan anggaran itu, juga telah disampaikan pada Muna-1. “Kita sudah menyampaikan. Butuh anggaran banyak untuk benar-benar menuntaskan pasar laino,” pengakuan Sukarman kala itu, Kamis (25/1/2018).

Pasca Sukarman, instansi tehnis mengalami pergantian ditubuh pimpinan. La Taha ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus pelaksana kepala dinas di Disperindag. Lalu, bagaimana ploting anggaran pasar yang digelontorkan melalui skema dana pinjaman? Dari 13 item, salah satunya pembangunan gedung baru pasar laino sebesar Rp 20 miliar. Hanya saja pertanyaannya, anggaran sebesar itu, apakah untuk menuntaskan gedung yang sudah ada, atau malah memilih membangun yang baru. Sebab, berdasarkan nomenklaturnya, anggaran itu untuk pembangunan gedung baru pasar laino.

Kendalanya saat itu, pinjaman masih menunggu persetujuan Kemendagri. Kendati demikian, Rusman berucap, kalau sudah disepakati, medio September sudah bisa direalisasikan. Sayangnya, hingga kini, belum juga mendapatkan kepastian dalam penuntasan pasar laino.

Lantas, apakah dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, pinjaman disetujui? Berdasarkan pengakuan anggota legislatif DPRD Muna, Mahmud, tak ada pinjaman yang keluar. Saat paripurna beberapa hari lalu, ia berucap, jangan datangkan pinjaman, kalau tak melalui mekanisme. Selama ini, politisi PDI Perjuangan ini, bukan menolak pinjaman tersebut. Melainkan, lebih menjaga Bupati Muna, agar tak berhadapan hukum. “Kebijakan yang parah masalah pasar Laino. Tidak ada pinjaman yang keluar. Mau setujui pinjaman, mau saja diasa. Terbukti ucapanku. Tak ada pinjaman,” terang Mahmud, kemarin.

Mahmud menyarankan, kalau mau menghendaki Muna lebih baik ke depan, berbuatlah yang riil untuk masyarakat. Jangan hanya melalukan sesuatu program sekonyong-konyong. “Masih mending pak Ridwan. Meninggalkan SOR. Jangan telinga dikasih gula-gula. Lakukan kebijakan riil. Hari ini, masyarakat Muna semakin menjerit,” closing statmen Mahmud.
Sementara Ketua DRPRD Muna, Abdul Rajab Biku saat memimpin paripurna mengaku, APBDP yang disetujui, tak termasuk dengan dana pinjaman sebesar Rp 100 miliar. Sebab, sepengetahuan dewan, dana itu belum dicairkan. “Kemungkinan dana pinjaman bakal masuk di APBD induk tahun 2019. Sedangkan untuk honor tenaga perawat yang dijanjikan sebelumnya telah disetujui sebanyak 10 M sesuai kebutuhannya dan 7 M lebih untuk persiapan Porprov,” tukasnya.
Itu artinya, untuk tahun ini, para pedagang harus mengelus dada. Perampungan pasar laino, belum jelas. (ery)