KPK Sudah Lama Pantau ADP dan Asrun

LENTERASULTRA.com-Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Adriatma Dwi Putra (ADP) dan ayahnya, Asrun rupanya bukan sesuatu yang mendadak. KPK memastikan, sudah cukup lama memantau aktivitas birokrasi dan politik dari Walikota Kendari non aktif itu, termasuk mantan Walikota Kendari yang kemudian maju sebagai Calon Gubernur Sultra.

Wakil Ketua KPK, Basariah Panjaitan membantah jika OTT yang dilakukan KPK di Sultra, sebulan lalu adalah hidden agenda dan bagian dari permainan politik. Semuanya murni karena penegakan hukum.

“Itu (OTT) bukan sekonyong-konyong, prosesnya sudah lama. Laporannya sudah kami terima lama. Kalau kemudian yang tertangkap ada yang kepala daerah atau calon kepala daerah, itu kebetulan saja. Bukan karena ada target khusus,” kata Basariah, saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di Kantor Gubernur Sultra, Rabu (28/3).

Menurut perwira tinggi Polri non aktif ini, lebih bagus bagi KPK mengumumkan hal tersebut sekarang daripada harus menunggu Pilkada selesai. “Toh alat buktinya sudah terpenuhi. Kemudian masyarakat juga wajib tahu siapa yg akan mereka pilih. Jadi, saya tegaskan target khusus tidak pernah dilakukan oleh KPK,” tegas Basaria.

Kalau soal OTT, lanjutnya, ini tidak ada pilihan, begitupun OTT di Sultra. Tangkap tangan itu setiap saat dan tidak bisa ditunda nanti selesai dulu pilkada baru dilakukan. Hal itu tidak bisa ditunda karena pasti akan lepas.

“OTT itu real ada pengaduan masyarakat dan ada sesuatu yang terindikasi akan melakukan suap. Masa kita katakan tunggu dulu nanti beberapa bulan lagi selesai pilkada. Jadi ini sesuatu yang harus dlikakan. Masyarakat marah kalau kita nda lakukan,” papar wanita berdarah Batak itu.

Basaria menambahkan, tangkap tangan yang dilakukan tidak selalu real dalam bentuk uang. Transaksi yang dilakukan para penjahat termasuk koruptor sudah semakin canggih. Uang diberikan tidak selamanya dalam bentuk cash. Namun bisa diberikan dalam bentuk transfer.

“Itu yang kita lakukan. Transfernya kita tahu, waktu transfernya kita tahu kemudian ada bukti transfernya jelas. Kelebihan KPK, punya gap-gap penyadapan untuk itu,” ucapnya.

Nah, khusus OTT di Kendari dimana ada mantan walikota yang mencalonkan sebagai calon gubernur, memang bukan pada status penyelenggara negara pada saat itu. Akan tetapi, Walikota Kendari non aktif merupakan sebagai penyelenggara negara. “Pasalnya, mereka bersama-sama melakukan. Kalau tehnik taktik penyidikan, mudah-mudahan sampai sekarang tidak ada kesalahan,” bebernya.

Satu-satunya wanita yang jadi komisioner KPK itu memastikan tindakan yang dilakukan KPK tidak ada kepentingan politik atau kepentingan pribadi dari orang perorangan. Katanya, KPK sangat mendukung proses demokrasi namun itu bukan alasan untuk membiarkan para pelaku korupsi tidak tangkap. Itu ngga boleh.

“Jangan karena operasi dilakukan bertepatan tahun pilkada, lantas dianggap ada kepentingan politik,” tegas Basaria yang sudah tiga hari berada di Kendari ini.

Mengenai perkembangan kasus Asrun dan ADP, Basaria menyatakan belum bisa menyimpulkan tidak adanya indikasi mengarah calon tersangka lainnya. Sebab masih dalam proses pengembangan tim penyidik yang ada di KPK.

“Kalau ada yang mengatakan masih ada kah calon berikutnya. Nanti kita lihat dari pengembangan kasus penyidikan yang sedang dilakukan oleh tim kami. Kemungkinan itu bisa saja, tapi saya tidak katakan masih ada. Penyidikan yang akan dilkukan masih sangat bisa dikembangkan,” pungkas Basaria. (isma)