ADP Janji Perhatikan Kesejahteraan Perawat

LENTERASULTRA.com-Heryanto Nompa geram bukan main saat mendengar kabar tentang perawat di RSUD Kota Kendari mogok kerja karena menuntut honor layak. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sultra itu merasa, “anggotanya” tak pantas mogok, andai mereka juga dihargai pantas.

Itu terjadi di pekan kedua September 2017, sebelum jabatan Asrun sebagai Wali Kota Kendari berakhir. Lebih dari 100 orang perawat itu menolak bekerja. Honor yang terlalu kecil dengan beban kerja yang besar, jadi pemicunya.

“Sangat tidak pantaslah. Anggota saya sudah bekerja maksimal, baru tak diberi upah pantas,” kata Heryanto. Hanya saja, ia tidak serta merta menyalahkan pihak rumah sakit karena ia tahu, ada tenaga-tenaga medis itu yang sebelumnya berharap diangkat jadi honorer, sehingga rela digaji minim.

“Tapi jangan lantas dimanfaatkan dong. Teman-teman perawat juga harus sadar kalau pengangkatan honorer saat ini sudah tidak ada. Rumah sakit juga harusnya jangan asal comot tenaga. Perhatikan apakah mereka itu sudah mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) perawat dan izin praktek perawat (IIP),” urai anggota DPRD Bombana itu.

Harapan Ketua PPNI Sultra agar para perawat, khususnya di RSUD Kota Kendari diperhatikan, akhirnya terjawab. Aksi protes para perawat itu tak dikecam Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (ADP). Ia malah  memberi apresiasi. Bagi wali kota muda itu, kesejahteraan perawat memang perlu diperhatikan.

“Kesejahteraan perawat harus diperhatikan. Namun hal itu harus dibarengi dengan kinerja yang profesional. Mereka juga harus rajin,” ungkap pria yang akrab disapa ADP itu.

Pemerintah Kota Kendari kata ADP bakal menyusun program kerja yang meliputi pembangunan untuk semua sektor. Mulai dari sektor kesehatan, pendidikan dan aspek lainnya.

Tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari yang banyak bekerja atas sukarela kata ADP akan dirasionalisasikan upahnya. Dengan catatan, mereka rajin, kerja tulus dan iklas dalam melayani pasien.    “Kita akan rasionalisasikan semua upah layak para tenaga honorer,” tegasnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Kendari, Asridah Mukaddim membantah dugaan tenaga honorer RSUD menerima upah Rp 300 ribu.
“Tidak ada honorer yang gajinya Rp 300 ribu. Silahkan cek sendiri di rumah sakit. Tapi saya tidak tahu kalau di tempat lain,” bantah Asridah yang ditemui usai rapat di Kantor Wali Kota Kendari, Rabu 11/10/2017, kemarin.

Asridah mengakui, beberapa waktu lalu memang ada perawat honor yang break, akan tetapi saat ini sudah ada beberapa yang masuk. Dan pihak rumah sakit tetap menerima.

Dia juga memaparkan, dalam Surat Keputusan (SK) tenaga honor dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tertera didalamnya sebagai tenaga mengabdi dan tidak menuntut gaji. Meskipun begitu, pihaknya tetap mengikuti undang-undang rumah sakit bahwa setiap pemberi pelayanan kesehatan berhak menerima imbalan jasa.

“Jadi tetap kita beri jasa. Saya melihat perawat yang tugas UGD, alhamdulillah jasanya lebih dari sejuta. Bahkan di kamar jenazah, jasanya sampai tiga juta per bulan. Jasa itu kan diberikan kepada perawat sesuai dengan kinerja. Seberapa banyak yang dia layani sebesar itulah jasa yang diberikan,” beber wanita berhijab itu.

Dia menambahkan, ada juga yang dapat jasa pelayanan hanya sampai Rp 500 dan Rp 600 ribu. Namun masih diberi insentif yang dinamakan uang jaga atau piket. Sekali jaga diberi 30 ribu dihitung sebagai uang makan dan transportasi.

“Nah itu diluar jasa pelayanan tadi. Kalau misal dia jaga 10 kali per bulan berarti dapat Rp 300 ribu. Artinya, semakin banyak jadwal piket maka semakin insentifnya juga besar. Jadwal piket sudah diatur oleh koordinator,” ucapnya. (Isma)

editor.: Sarfiayanti