Myanmar Darurat Militer, Rakyat Sipil Terus jadi Korban

Junta militer Myanmar pada Minggu (14/3) malam, memberlakukan darurat militer di dua kota setelah 18 pengunjuk rasa tewas dalam satu hari paling mematikan sejak kudeta pada 1 Februari. Kekerasan yang terjadi pada Minggu membuat jumlah orang yang tewas dalam aksi protes massal sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dari kekuasaannya sekitar 100 orang, meskipun para aktivis dan kelompok HAM yakin jumlahnya bisa lebih tinggi.

Pada Minggu malam, media yang dikelola pemerintah mengumumkan bahwa kota Hlaing Tharyar Yangon dan kota tetangga Shwepyitha akan ditempatkan di bawah darurat militer. Kota-kota tersebut dikenal sebagai pusat pabrik dan rumah bagi pabrik garmen.

Dalam beberapa pekan terakhir, tentara dan polisi melakukan tindakan keras hampir setiap hari terhadap para demonstran yang menyerukan kembalinya demokrasi, dengan menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet dan peluru tajam untuk memadamkan aksi protes anti-kudeta.

Di Hlaing Tharyar, polisi dan tentara bentrok dengan kekerasan, dengan pengunjuk rasa yang memegang tongkat dan pisau dan bergegas berlindung di balik barikade darurat. Para pengunjuk rasa yang menggunakan potongan tong sampah sebagai tameng berhasil menyelamatkan beberapa demonstran yang terluka ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan, tetapi seorang dokter mengatakan tidak semua bisa dijangkau.

Utusan PBB untuk Myanmar mengutuk keras pertumpahan darah tersebut. Dia mengatakan bahwa komunitas internasional, termasuk aktor regional, harus bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokratis mereka.

Menurutnya, kebrutalan yang sedang berlangsung tersebut sangat merusak prospek perdamaian dan stabilitas di negara itu. (ATN)