Antisipasi Guru jadi Korban Politik, PGRI Sultra Siap Tempuh Jalur Hukum
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Abdul Halim Momo, menegaskan bakal mengambil langkah tegas dan menempuh jalur hukum terhadap pejabat publik yang melakukan mutasi terhadap guru menjelang pilkada di Sultra. Langkah ini diambil karena adanya sejumlah laporan dari beberapa tenaga pendidik yang dimutasi secara sepihak semenjak tahapan pilkada serentak Desember 2020 lalu dimulai. Bahkan, saat ini beberapa guru merasa terancam dan ditakut-takuti jika hari pencoblosan nantinya tidak memilih salah satu paslon sesuai intruksi atasannya.
“Saya sudah dapat laporan terkait kekhawatiran terjadinya mutasi oleh beberapa guru di Sultra. Kami akan proses secara hukum jika mutasi terulang kembali terutama menjelang Pilkada 2020 ini,” ujarnya di hadapan awak Lenterasultra, Rabu (30/09/2020).
Kendati demikian, Dosen Pasca Sarjana UHO itu tidak ingin menyebutkan identitas beberapa guru yang mulai terancam tersebut. Ia hanya ingin memberi warning kepada para pejabat yang sewenang-wenang melakukan mutasi tanpa alasan jelas.
Pengumuman Kabupaten Bombana
“Kami akan bentuk tim advokasi untuk membela kepentingan guru-guru. Saya tidak inginkan mereka menjadi korban politik,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Asrun Lio mengatakan, mutasi guru dilakukan untum mendekatkan mereka dengan sekolahnya, serta untuk pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan di sejumlah sekolah yang ada di Sultra.
“Sekarang ini kita masih lakukan pendataan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) setiap sekolah. Pendataannya sendiri sudah berjalan tahun kemarin. Yang dilakukan saat ini, sebagai upaya memperbaiki kulitas pendidikan di Sultra dengan berbagai program,” ujar Asrun Lio. (B)
Reporter: Herlis Omputo Sangia
Editor: Wulan