Lima Kali WTP, Tafdil Diingatkan Agar Tetap Transparan Kelola Keuangan

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Bupati Tafdil dalam mengelola anggaran di Kabupaten Bombana tak perlu diragukan lagi. Pasalnya, ia sukses mengelola keuangan di daerahnya kekuasaannya itu dengan transparan. Terbukti, sejak awal menjabat sebagai Bupato Bombana, suami Andi Nirwana itu sudah banyak mendapat penghargaan. Salah satu penghargaan bergengsi yang berhasil disabet adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Bukan hanya sekali, tetapi sudah lima kali berturut-turut sejak tahun 2013.

Keberhasilannya dalam mengelola keuangan diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan predikat penghargaan tertinggi Opini penilaian WTP yang diserahkan oleh Kemenkeu melalui perwakilannya Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ririn Kadariyah di Aula Kantor Bupati, Kamis (11/10). Meskipun Bombana sudah lima kali memperoleh WTP, namun kepala daerah dalam hal ini, Bupati Tafdil tetap diibgatkan agar tetap transparan dalam mengelola keuangan.

Dalam sambutannya, Ririn Kadariyah mengatkan dalam mengelola keuangan harus transparan bisa menyajikan laporan keuangan secara bagus dan bisa diakses oleh publik. Dalam perolehan WTP tidak ada jaminan pemerintah Kota/Kabupaten tersebut tidak ada korupsi, karna opini WTP yang dinilai hanya tata kelola keuangannya.

Perempuan berhijab itu juga menyampaikan arahan menteri keuangan pada saat Rakernas akutansi pada September lalu. Mentri Keuangan menyampaikan, opini WTP jangan dianggap sebagai tujuan akhir tapi justru ini adalah awal untuk bisa memberikan layanan yang baik untuk masyarakat.

“Tujuan yang sesungguhnya dari pengelolaan keuangan adalah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan itu tugas kita,” ungkapnya.

Ia menambahkan, prestasi yang diperoleh sekarang tentu merupakan hasil jeri payah pemerintah Bombana sebagai mana diketahui pengelolaan keuangan itu bukan hanya menjadi tugasnya Badan Keuangan Daerah (BKD) tetapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau BKD sendiri tanpa kerja sama yang baik dengan seluruh OPD itu juga sangat sulit untuk meraih opini WTP. Mudah-mudahan penghargaan ini tidak membuat kita lalai atau terlena,” tungkasnya.

Sebagai perwakilan Kemenkeu, dia berharap Pemkab Bombana  konsisten dan tetap menjaga serta bisa mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dengan ketarbatasan keuangan, Menteri Keuangan ingatkan agar pandai pandai mengola keuangan. (Agus)