KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Bila ada yang menduga bahwa jajaran pejabat di Pemprov Sultra adalah “titipan” atau bahkan hasil “balas budi” pascapilkada, maka dipastikan itu salah besar. Gubernur Andi Sumangerukka rupanya sangat selektif dan menempatkan para birokrat yang membantu kerjanya benar-benar adalah orang dengan kompetensi sangat tinggi. Salah satu yang paling bersinar adalah deretan purna praja (PP) alias jebolan sekolah kedinasan bidang pemerintahan.
Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diberi apresiasi sangat tinggi di pemerintahan Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) dan Wakilnya Hugua. Faktanya, hampir disetiap kali ASR memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah pejabatnya, para purna praja selalu ada yang diberdayakan.
Alumni STPDN atau IPDN selalu dilantik menduduki jabatan struktural. Bukan hanya dilevel eselon dua, pejabat di eselon tiga juga sangat banyak. Data yang dihimpun lenterasultra.com, jumlah purna praja yang menduduki jabatan struktural di Pemprov Sultra kurang lebih 40 orang.
Di level eselon dua, lenterasultra mencatat lima orang purna praja diberikan jabatan oleh ASR. Gubernur Sultra bahkan menempatkan alumni purna praja sebagai “Jenderal” aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Sultra. Namanya, Muhammad Fadlansyah. Pria yang akrab disapa Lani ini merupakan PP 05.
Sedangkan empat PP lain yang duduk sebagai kepala dinas dan badan oleh Gubernur ASR yakni, Rony Yakob yang kini jadi Asisten 3. Lalu ada nama Yuni Nurmalawati yang kini didapuk jadi Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nama lain yakni La Ode Syafiudin yang kini dipercaya menjadi Kalaksa BPBD serta Wawan Arianto Kepala Biro Ortala.
Sementara PP yang dilantik ASR sebagai pejabat struktural di eselon tiga jumlahnya sangat banyak. Data yang dihimpun lenterasultra jumlahnya sekitar 30-an. Mereka tersebar di berbagai OPD seperti Sekretariat daerah, dinas dan badan. Diantara 30-an pamong itu ada nama Dudi Cahyanto Pidani, PP angkatan III di Biro Pemerintahan, DR La Ode Mustafa Muchtar PP Angkatan IV menjabat Sekdis Badan Riset Daerah, Agussalim AP, PP Angkatan VI, Kabid di BPBD dan Hasrullah, PP Angkatan VII, Sekban Bappeda.
Basiran, PP 02 lulusan STPDN tahun 1993 ini membenarkan banyak yuniornya yang diberdayakan Gubernur ASR duduk di kabinetnya. Ini membuktikan bahwa ASR selaku gubernur memahami keberadaan kader-kader pemerintahan yang telah dididik oleh negara untuk membantu penyelenggaran pemerintahan di daerah.
“Dengan kepercayaan yang diberikan gubernur terhadap alumni PP, tentunya ini akan menjadi peluang dan tantangan bagi PP,” kata Basiran. Mantan Pj Bupati Buton ini menjelaskan, untuk peluangnya, PP bisa memperlihatkan kemampuannya dalam pengelolaan birokrasi di daerah. Sementara untuk tantangannya, jika PP tidak mampu melaksanakan amanah yang diberikan oleh gubernur, maka bisa memperburuk nama almamater.
Oleh sebab itu, sebagai PP yang paling senior di pemerintahan Sultra, Basiran berharap PP yuniornya bisa menjalankan amanah yang diberikan gubernur dengan tetap mematuhi ketentuan dan aturan serta memiliki inovasi dan kreativitas. “Istilah saya sebelum gubernur berbicara, melihat saja gubernur, PP sudah tahu apa keinginan beliau (gubernur). Itulah inti dari alumni kepamongprajaan,” sambungnya.
Artinya, berbuat jangan lagi tunggu perintah, tetapi melihat apa yang sering diungkapkan, disampaikan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jangn pernah melakukan deviasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, gubernur selain lama tugas di kemiliteran, gubernur juga dari akademi militer yang memahami kinerja penyelenggaran pemerintahan. Gubernur juga mantan Panglima Kodam, Kepala Badan Intelejen dan mantan pejabat di Lembaga negara.
“Jadi saya berharap para PP yang diberi kepercayaan, memahami betul gaya kepemimpinan cara melaksanakan perintah. Tentu PP dalam kapasitas sebagai kader pemerintahan, membaca situasi dan kondisi yang ada dalam suasana efisiensi dengan memperbanyak infovasi dan kreatifitas dalam mendukung tugas dan fungsi dari gubernur dalam wujudkan visi misi gubernur sesuai RPJMD maupun RKPAD yang telah ditetapkan,” pinta Basiran.(*)
Penulis : Adhi