KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi pernyataan Gubernur Sultra, Ali Mazi yang menyebut bahwa aktifitas pertambangan bukan penyebab banjir bandang di Konawe Utara (Konut).
Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Saharuddin, menduga pernyataan orang nomor wahid di Bumi Anoa itu hanya untuk melindungi kawanannya. “Seperti kita ketahui, Adik Ali Mazi punya Izin Usaha Pertambangan namanya PT Dakka Group,” kata Saharuddin di Kendari, Minggu, (16/6/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Saharuddin juga menyinggung soal kepemilikan perusahaan tambang milik Yusran Silondae, Anggota DPD RI. Tak hanya itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman pun disinggungnya.
Katanya, Amran mempunyai 9 izin yang tersebar di beberapa daerah di Sultra. Izin-izin itu meliputi pertambangan dan perkebunan yang tersebar di beberapa daerah di Sultra. Ada yang di Konut, Konawe Selatan ( Konsel) dan Bombana. Di Konut sendiri, Mentan menguasai kurang lebih 1.421 hektar.
“Kelompok-kelompok ini, masih dilindungi. Kalau nggak untuk apa gubernur mengumpulkan sekian banyak para pemegang IUP di Korem bersama Danrem. Untuk mengumpulkan dana. Apalagi kalau tidak ada investasi yang cukup besar. Jadi Pak Gub (Ali Mazi) tidak usah berkelit dengan dalih banjir di Sultra bukan disebabkan oleh tambang,” celetuknya.
Walhi mendesak kepada Pemerintah Provinsi untuk segera mengambil langkah konkret. Salah satunya, mereview sejumlah IUP yang telah dikeluarkan.
“IUP yang melanggar tata lingkungan harus dicabut izinnya, begitu pula yang melanggar administrasi,” katanya.
Melalui kesempatan ini, Walhi juga mendesak para pemegang IUP untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Sebab banyak blok-blok tambang yang ditinggalkan begitu saja.
“Ali Mazi sebagai pengambil keputusan harus berani mengambil langkah, kalau tidak mau nasibnya berakhir sama dengan para pejabat daerah sebelumnya, yang terlilit kasus soal tambang hingga berakhir di bui,” tukasnya.