Pemda Koltim Gelar Evaluasi Layanan MBG Bersama Pengelola
TIRAWUTA,LENTERASULTRA.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Kolaka Timur kini terancam lonjakan harga berbagai komoditas kebutuhan pangan terutama selama bulan ramadhan hingga menjelang lebaran. Hal itu dikhawatirkan bisa memengaruhi kualitas layanan program dan operasioanal Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kolaka Timur. Padahal, Presiden Prabowo menaruh harapan besar terhadap suksesnya program ini disemua wilayah.
Demi memaksimalkan program di tengah lonjakan harga agar kualitas tetap terjaga, Pemda Koltim mengumpulkan sejumlah pengelola SPPG dan dinas terkait guna dilakukan rapat evaluasi memastikan layanan SPPG tetap berajalan normal. Kegiatan itu digelar Kamis (26/2). “Harga pangan di pasaran kini mengalami kenaikan,” kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) SPPG Kolaka Timur, La Fala.
Ia menyebut beberapa komoditas seperti telur dan bahan kebutuhan dapur lainnya terpantau melonjak harganya dan itu berpotensi mempengaruhi operasional SPPG. “Untuk itu pentingnya pengawasan rantai pasok agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani pengelola maupun mengurangi kualitas menu bagi anak-anak,” kata pria yang juga Asisten II Pemda Koltim ini.
Untuk itu kata La Fala, koordinasi dengan distributor dan penyedia bahan pangan lokal pun terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan serta keberlanjutan program. Tujuannya tentu saja menjaga kualitas layanan program MBG agar tetap seperti harapan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Sekretaris Satgas SPPG yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Idarwati, masmastikan pihaknya telah melakukan pendampingan dan monitoring secara rutin terkait operasional SPPG di wilayaha Koltim. “Sejauh ini tidak ada kendala berarti. Bahkan SPPG di Koltim termasuk salah satu yang terbaik pengelolaan di Sulawesi Tenggara,” ujar Idarwati. Ia memastikan, pihaknya tidak mengenal lelah untuk turun langsun guna melakukan evaluasi di lapangan agar pelaksanaan SPPG di Kolaka Timur berjalan optimal dan berkualitas.
Dalam rapat tersebut juga diungkapkan detail standar pembiayaan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayani melalui dapur SPPG. Diantaranya Layanan untuk jenjang SMP hingga SMA dialokasikan sebesar Rp15.000 per orang.
“Dari jumlah itu, Rp10.000 digunakan untuk bahan baku makanan, sementara sisanya untuk operasional, insentif tenaga kerja, dan biaya sewa,” tambah Idarwati. Sementara layanan untuk PAUD, RA, serta SD, dialokasikan sebesar Rp13.000 per porsi, dengan sekitar Rp8.000 untuk bahan baku dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan operasional dapur.
Sementara itu pihak pengeola SPPG menyampaikan sejumlah kendala yang di hadapai, khususnya terkait distribusi makanan pada wilayah dengan akses geografis sulit. Beberapa wilayah seperti Gunung Jaya dan wilayah terisolir lainnya lainnya memerlukan antisipasi tambahan karena kondisi cuaca dan jarak tempuh yang dapat melebihi satu jam perjalanan, terutama saat musim hujan.
Rapat ini dihadiri oleh unsur perangkat daerah terkait di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pengelola SPPG Woiha, Lalolae, dan Mokupa, serta investor SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (2T) meliputi Kecamatan Ueesi dan Amokuni. (rik)
