Dana Transfer Dipangkas, ASR Janji Tetap Prioritaskan Rakyat
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Tantangan fiskal yang cukup berat bakal dihadapi Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) di tahun 2026 nanti. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyusut sangat drastis dibanding tahun sebelumnya, hingga 43,15 persen. Tahun depan, bakal ada penurunan dana tranfer pusat ke daerah mencapai Rp 984,58 miliar. Penurunan ini berimbas pada tak tersedianya anggaran untuk beberapa sektor, tahun depan.
Kondisi ini dipaparkan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka saat penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, di depan sidang paripurna DPRD Sultra, Kamis (20/11) siang tadi. Gubernur menyampaikan bahwa target pendapatan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp3,99 triliun atau turun Rp 1,01 T dari tahun sebelumnya, yang jika dipersentasi mencapai 25,41 persen.
“Proyeksi PAD kita tahun depan itu Rp 1,71 T. Sedangkan transfer pusat ke daerah adalah Rp2,28 T. Ini adalah buah dari kebijakan baru efisiensi anggaran,” papar ASR. Dengan kondisi tersebut, sebagai pemimpin, ia harus bersikap realistis bahwa kondisi fiskal daerah tahun 2026 menghadapi tekanan yang sangat signifikan. Angka-angka terkait transfer daerah itu diperoleh pihaknya berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan.
Mantan Danrem Halu Oleo ini merinci, penurunan dana transfer sebesar Rp984 T itu mencakup beberapa hal penting seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Sedangkan bidang lain seperti pendidikan, perlindungan perempuan yang sebelumnya masih ada di APBD Perubahan 2025, sudah tidak dianggarkan lagi di APBD 2026.
“Kita juga mengalami pengurangan signifikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaanya, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata ASR. Sedangkan DAU sektor infrastruktur dan gaji PPPK sudah tidak dialokasikan lagi. Selain itu, akan ada pengurangan dana bagi hasil (DBH).
Mantan Pangdam Hasanuddin ini menjelaskan bila penyusunan KUA-PPAS 2026 dilakukan dengan memastikan anggaran tetap realistis dan selaras dengan realokasi fiskal yang ditetapkan pemerintah pusat sekaligus memastikan kelangsungan program prioritas daerah berdasarkan visi misi. “Dengan kondisi fiskal terbatas ini, menuntut kita melakukan penyesuaian strategi dalam struktur APBD tanpa mengorbankan komitmen terhadap pelayanan publik yang baik,” ujar Gubernur ASR.
Walau dengan kondisi fiskal yang tak leluasa, tapi Pemprov Sultra dibawah komando ASR, tetap teguh memegang komitmennya untuk mengutamakan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Pihaknya juga tetap memberi prioritas terhadap belanja pegawai dengan didukung data akurat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur ASR lalu menjabarkan gagasan terkait kebijakan anggaran di tahun mendatang. Pemprov Sultra, menurut gubernur, akan mendorong optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan daya saing daerah. “Kita akan terus mencari sumber-sumber pendapatan daerah baik penerimaan asli, maupun dari sumber lain yang sah,” komitmen ASR.
Gubernur pun menyilakan pimpinan dan anggota DPRD Sultra untuk melakukan telaah dan pendalaman terhadap arah kebijakan KUA PPAS 2026 agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD yang muaranya pada kesejahteraan rakyat Sultra.(adv)
