ASR Curhat di Depan Bahlil Soal DBH Sultra yang Minim
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR) memanfaatkan betul kehadiran Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Bumi Anoa untuk menyampaikan keresahannya terkait minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sultra, meski sangat kaya akan sumber daya mineral. ASR minta Bahlil membantunya.
“Tidak ada makan siang yang gratis Pak Menteri, saya hadir di acara Golkar ini, sampai jembut bapak di bandara, tentu karena saya punya keinginan terkait tugas-tugas saya sebagai gubernur,” kata ASR, saat hendak memulai sambutannya di acara Musda Partai Golkar Sultra, di sebuah hotel di Kendari yang dihadiri Menteri ESDM yang juga Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, di Kendari, Minggu (2/11).
ASR bercerita, daerah yang dipimpinnya ini sangat memprihatinkan dari sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa menyebut angka pastinya, mantan Danrem 143 HO mengatakan bahwa peringat Sultra hanya sedikit lebih baik dari PAD Papua Pegunungan. “Ironis sekali, kami nomor 2 dari bawah, padahal potensi daerah ini luar biasa besar,” tutur ASR.
Katanya, di Sultra ada 96 izin usaha pertambangan (IUP). Harusnya, itu sudah membuat sejahtera rakyat. Faktanya, dari jumlah sebanyak itu, pusat hanya memberi Sultra Rp833 Miliar dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Sungguh, itu nilai yang sangat kecil. Harusnya, dengan potensi 90 juta meterik ton deposit nikel di Sultra, maka daerah ini pantas mendapatkan lebih dari DBH yang ada saat ini.
“Tapi, jangankan mau ditambah, dana transfer malah dikurangi. Oh ya, tahun 2023 saja masih ada DPH Rp39 M yang belum dibayarkan. Maaf sekali lagi Pak Menteri, saya titipkan masalah ini ke Bapak, tolong bantu kami,” pinta ASR. Ia berharap, agar Kemen ESDM, sebelum mengeluarkan dokumen RKAB kepada pemilik IUP, perintahkan mereka selesaikan kewajibannya dulu, memberi kontribusi ke daerah.
Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, setidaknya ada tiga kewajiban para pemilik IUP untuk daerah mulai dari retribusi penggunaan bahan bakar industri, air permukaan serta plat kendaraan dan jalan yang digunakan. Dari tiga item ini, sejatinya Sultra bisa mengumpulkan Rp 1 T setiap tahun.
Tapi, karena kewenangan memaksa ada di pusat, di daerah tak bisa melakukan apa-apa jika para pemilik IUP itu tidak patuh “Bahkan, saya siap antar Pa Menteri kembali ke Jakarta, asal saya dibantu soal ini,” kata ASR, yang disambut gemuruh tepukan kader-kader Golkar.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan memimpin langsung perjuangan tersebut. Kata Bahlil, ini adalah pengabdian terbaiknya sebagai orang yang memiliki leluhur dari Sultra. “Jangan sampai, nanti saya ditanya leluhur saya di yaumil masyhar, apa yang sudah saya perbuat bagi Sultra kan..,” katanya.
Sebagai langkah awal, katanya, Pemerintah bersama DPR RI sudah menetapkan UU Minerba, yang mengatur detail soal pengelolaan Sumber Daya Alam. Salah satu klausulnya adalah memberikan kesempatan kepada usaha menangah, koperasi dan BUMD untuk jadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan diberi kesempatan mengelola IUP dibawah 2000 hektar. “Nda boleh anak daerah jadi kuli terus. IUP tidak bisa hanya orang Jakarta semua yang punya,” tegas Ketua Umum DPP Golkar itu.(red)
