La Ode Anasidi : 32 Tahun Honorer di Bombana, Gaji Rp750 Sebulan

Kabupaten Bombana belum mengumumkan nama-nama honorer paruh waktu, meski Oktober sudah hampir habis. Ratusan orang berharap bisa terangkut di “kapal” terakhir ini. Salah satunya, La Ode Anasidi. Ia seorang penyuluh pertanian yang sudah berstatus honorer, bahkan sebelum Bombana mekar dari Kabupaten Buton.

——-

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM-Diantara ratusan orang yang berunjuk rasa di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana, Kamis (23/10) lalu, ada satu sosok yang benar-benar penuh harap bisa lolos jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) paruh waktu. Namanya, La Ode Anasidi. Usianya sudah mendekati masa pensiun, tapi masa depannya tak jelas.

Kepada lenterasultra.com, secara khusus ia bercerita bagaimana perjalanan kariernya sebagai seorang honorer, yang hampir seluruh pengabdiannya di habiskan di Pulau Kabaena. “Dulu itu, saya ikut tes jadi honorer sebagai penyuluh pertanian tahun 1993, dan lulus,” kata pria kelahiran Raha, Muna ini memulai kisahnya.

Setelah dinyatakan lulus, Dinas Pertanian Sultra lalu menugaskannya berdinas di Mawasangka, yang saat itu masih masuk Kabupaten Butun (saat ini Buton Tengah). Ia masih mengingat persis nama Desa Tanelando, sebagai tempat pengabdian pertamanya sebagai seorang penyuluh Pertanian. Gaji pertamanya, ia ingat adalah Rp40 ribu.

Setahun bertugas di daerah itu, Anasidi dimutasi ke Lora, Kecamatan Rumbia. Kala itu, wilayah ini masih masuk Kabupaten Buton. Kini, Lora telah masuk menjadi desa di Kabupaten Bombana, dan secara administratif masuk Kecamatan Mataoleo. Lagi-lagi, ia tak begitu lama bertugas di Lora, karena mendadak dipindahkan ke Pulau Kabaena yang saat itu juga masih masuk wilayah Kabupaten Buton.

“Pertama saya masuk Kabaena itu Agustus tahun 96. Wilayah tugas saya di Pising, Wumbulasa dan Larolanu,” kenang pria kelahiran 1970 ini. Di Pising, nyaris tiap hari ia bertemu para petani termasuk ke desa lain yang jadi konsentrasi pemukiman transmigrasi. Ia membantu mereka, memberi penyuluhan soal pupuk, masa tanam dan cara panen.

Kabaena sepertinya ditakdirkan bagi Anasidi sebagai kampung keduanya. Buktinya, usai di Pising ia lalu dipindahkan ke berbagai desa di Kabaena. Mulai dari Langkema, Rahampuu, Rahantari dan terakhir kini dia bertugas di Baliara. Saat masih bujang, ia menempati rumah dinas di Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Dengan gaji terbatas, ia berusaha mencari kegiatan sampingan agar bisa bertahan hidup.

Kabaena pula yang memberinya jodoh dan menikah hingga memiliki tiga orang anak yang kini beranjak dewasa. “Saya mencintai pulau ini. Orang-orangnya sangat ramah, mereka baik sekali. Makanya, sejak saya bertugas tidak pernah punya keinginan untuk pindah. Saya jatuh cinta dengan daerah ini,” katanya.

Ketika Bombana kemudian mekar tahun 2003 dan jadi daerah otonom, statusnyapun ikut menjadi honorer di Dinas Pertanian Bombana. Saat pendataan honorer dilakukan dengan statut Ketegori 1 (K1) alias prioritas utama, namanya juga ikut diusulkan bersama yang lain. Tapi karena ia bermukim di Kabaena, dengan akses informasi terbatas kala itu, ia banyak ketinggalan kabar.

“Tidak lulus saya begitu diumumkan. Kecewa luar biasa, tapi mau diapa. Tapi katanya, masih ada peluang jadi sampai di Jakarta kasian kita ikut agar bisa menghadap BKN dan dijanji akan segera diangkat,” kisah Anasidi, soal perjuangannya mengupayakan diri terangkat jadi ASN. Ia juga pernah meminta kepada BKD BOmbana agar memindahkan statusnya ke honorer K2 saja, tapi ditolak.

Saat itu, kata Anasidi, pejabat yang mengurus mereka memintanya bersabar karena kalau masuk K2, bakal lama terangkat. Ia tetap disarankan stand by di K1. Sayang, kesabaranya tak berbuah manis. Namanya tak pernah lulus jalur K1 hingga kategori itu dihapus, diganti K2. Nama Anasidi tentu saja tak ada.

Tak punya pilihan, dan menganggap itu semua karena kepolosannya yang tak memiliki “orang dalam” yang dapat membantu, ia pun pasrah melewati hari-hari melaksanakan tugas dengan status honorer. Lalu harapan itu tiba, ketika ada pengangkatan PPPK. Masalahnya, ia berstatus non K alias honorer pemula. Sedangkan pengangkatan PPPK di awal, adalah hak K2.

Anasidi yang kian menua, lalu mendapatkan kesempatan untuk ikut seleksi PPPK lagi. Kali ini, saingannya adalah honorer-honorer muda bidang pertanian. Ia pun harus merelakan statusnya tetap jadi honorer karena kalah ketika tes CAT. Pun jika nilainya tinggi, ia pasti tersingkir oleh mereka yang berstatus K2. Pengabdiannya selama berpuluh-puluh tahun tak pernah dianggap.

Anasidi masih mengingat betul nama-nama kawannya yang kini berstatus sama dengannya, orang-orang lapangan pertanian, dengan pengabdian puluhan tahun tapi tak pernah terangkat. Hitunganya, masih ada 18 orang lain yang nasibnya sama dengannya. Mengabdi pada negeri sejak tahun 1990-an, alih-alih mengantongi NIP, gajinya saja nyaris tak masuk akal.

“Sekarang honor saya itu Rp750 sebulan. Kebetulan saya sarjana, jadi naik sedikit. Dulu pernah 300 ribuan. Sedih memang Pak, tapi mau bagaimana lagi, kita sudah usaha juga, tapi yang lain lebih cerdik usahanya,” katanya, lirih. Demi menambal kekurangan, Anasidi melakukan apa saja asal dapurnya bisa berasap dan anak-anaknya tetap sekolah.

Harapannya untuk menyandang predikat ASN kini tersisa hanya di PPPK Paruh Waktu. Sayangnya, inipun tak jelas kapan diumumkan. Selentingan kabar dari BKPSDM yang ia dengar, namanya termasuk salah satu yang diusulkan dari 900 kuota yang tersisa. Tapi tetap saja ia belum bisa meyakini hal itu, jika tidak dibuka di depan umum oleh BKPSDM. Itulah sebenarnya yang mereka tuntut, agar transparan.

Bagi Anasidi, perjuangannya menuntut hak itu tak sekadar soal status tapi keinginan agar pengabdian mereka juga diapresiasi dan diberi “keistimewaan”. Ketika rekan-rekannya yang lain saat tes honorer pertama kali, saat ini sudah menduduki jabatan di dinas di berbagai daerah, bahkan ada yang sudah jadi kepala dinas, ia masih berkutat dengan gaji minim dan status tak jelas.

Kini, sembari menunggu pengumuman, La Ode Anasidi tetap fokus melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh di Desa Baliara, Kabaena Barat. Delapan kali dalam sebulan, ia harus menemui para kelompok tani, membahas soal hal-hal terkait sawah, pupuk dan pengairan. Tentu saja dengan gaji yang tetap, jauh dibawah UMR.

“Saya sudah 53 tahun sekarang. Kalaupun lulus paruh waktu, masa kerja saya sisa lima tahunan. Masa kasian, sejak pertama jadi honorer sampe usia pensiun masih honorer. Kami berharap, pemerintah bisa memberi rasa keadilan kepada orang-orang seperti kami ini,” pungkasnya.(AMR)