Sengkarut Honorer Bombana ; Kuota 900-an, yang Terdata Lebih 2000

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM-Kala berbagai daerah di Sulawesi Tenggara telah kelar memberi status menyelesaikan urusan honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, di Bombana justru masih terkatung-katung. Oktober sudah mau tuntas, tapi perkara ini belum selesai. Pemkab Bombana belum mengumumkan siapa saja yang berhak menyandang predikat sebagai ASN paruh waktu.

Pemkab Bombana bukannya tak kerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana diketahui sudah mengusulkan nama-nama yang berhak mengisi 900 jatah paruh waktu yang tersedia. Seluruh berkas termasuk administrasi dan data calon telah rampung dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diverifikasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BKN soal ini, prosesnya sedang berjalan,” kata  Burhanuddin, Bupati Bombana beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah, kata dia, hanya menunggu hasil verifikasi akhir dari pusat sebelum pengumuman resmi diterbitkan. Ia menjelaskan, total usulan PPPK paruh waktu dari Pemkab Bombana mencapai lebih dari 900 orang, dan masih berpotensi bertambah sekitar 100 formasi lagi.

Hanya saya, itu tidak lantas membuat hati para honorer itu tenang. Saat rekan-rekan mereka di daerah lain sudah tenang, mereka masih bertanya-tanya apakah masuk dalam usulan tersebut. Makanya, demi menuntaskan penasaran, lebih dari 100 orang yang mengklaim diri sebagai honorer, datang berunjuk rasa ke kantor BKPSDM Bombana, Kamis (23/10) lalu.

Aksi unjuk rasa dimulai dari Tugu Munajah dan berlanjut dengan long march menuju BKPSDM Bombana. Massa yang memadati jalan utama kota Rumbia, sembari berorasi menerikan desakan kepada Pemda agar segera memberikan kepastian bagi para tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Orator aksi ini menuding BKPSDM lamban menjalankan fungsinya sehingga menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi bagi banyak tenaga honorer yang hidup bergantung pada penghasilan seadanya.

“Ada diantara kami ini yang sudah mengabdi bahkan ada yang sejak sebelum Bombana mekar, tapi belum juga diangkat. Mereka menggantungkan hidup dari honor kecil sementara punya keluarga yang harus mereka hidupi,” ujar sang orator. Ia mendesak agar BKPSDM segera mengambil langkah taktis demi kepastian status mereka.

Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah daerah lebih transparan dalam proses pendataan dan seleksi PPPK. Mereka menduga adanya praktik diskriminatif dan “titipan” dalam mekanisme pengangkatan yang berjalan selama ini.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menegaskan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak Pemkab Bombana untuk segera memberikan kejelasan status dan pengangkatan tenaga non-ASN, baik melalui pendataan ulang, seleksi PPPK, maupun sistem kontrak tetap daerah agar tidak ada lagi tenaga yang bekerja tanpa kepastian hukum. Kedua, menuntut transparansi dalam proses pendataan dan seleksi PPPK guna mencegah praktik manipulasi, nepotisme, atau bentuk kecurangan lainnya.

Saat tiba di pelataran BKPSDM Bombana, massa bergantian berorasi dan dibumbui dengan pembakaran ban bekas. Sayangnya, meski sudah lama kepanasan dan berteriak-teriak, Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Van Alfa Slamet tak kunjung keluar menemui massa. Situasi ini memicu kemarahan massa yang meringsek hendak masuk kantor. Aksi saling dorong pun terjadi dengan petugas.

Wajar jika para pendemo butuh kejelasan status. Saat ini, dalam data base BKPSDM, masih ada 2000-an nama yang tercatat sebagai honorer, yang entah bagaimana ceritanya tak pernah berkurang meski sudah dilaksankan seleksi tahap 1. Sedangkan kuota yang disiapkan hanya 900-an. Kursi itu bahkan berpotensi diisi mereka yang usia pengabdiannya lebih pendek dari yang lain.

Asal tahu saja, jumlah tenaga honorer di daerah itu tidak kunjung menyusut, meski sudah berkali-kali dilaksanakan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon PNS. Tahun 2022, data honorer itu 2772. Tapi di September 2025 ini, masih tersisa 2500-an.

Kisah berawal di tahun 2022. Saat, Burhanuddin yang kini jadi Bupati Bombana masih berstatus sebagai Pj Bupati, jumlah tenaga honorer tercatat 2.772 orang. Itu berdasarkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditekennya. Lenterasultra menerima soft copi warkat tersebut. Belied dengan nomor 800/2310/2022 yang diteken Burhanuddin, tanggal 28 Oktober 2022.

SPTJM yang memuat jumlah tenaga honorer Bombana ini diperuntukan buat validasi dan pemutakhiran data honorer Pemda Bombana. Di dalam surat tersebut, Burhanuddin merinci jumlah tenaga honorer di wilayahnya. Untuk tenaga honorer kategori 2 (THK-2), jumlahnya sebanyak 737 orang. Sedangkan jumlah pegawai Non-Aparatur Sipil Negara atau ASN sebanyak 2.053 orang. Sehingga jumlah keseluruhan tenaga Non-ASN sebanyak 2.772 orang.

Jumlah itu tetap bertahan hingga akhir masa jabatannya sebagai Pj Bupati, 27 Oktober 2023 lalu. Angka itu kemudian berkurang di era Edy Suharmanto menjadi Pj Bupati Bombana. Dari 2.772 jumlahnya, berkurang sebanyak 751 orang. Artinya, sisa tenaga non-ASN Bombana di era Edy Suharmanto tersisa 2.021 orang.

Pengurangan jumlah tenaga honorer atau tenaga non-ASN Pemda Bombana juga disampaikan Edy Suharmanto dalam laporan kinerja pertanggungjawaban triwulan pertama sebagai Pj Bupati Bombana di Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri, Rabu, 6 Maret 2024 lalu. Dari data yang disampaikan di Kemendagri, jumlah honorer Bombana hingga awal tahun 2024 tersisa 2.021 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Edy memaparkan proyeksi penyelesaian tenaga honorernya yang tersisa. Caranya, 902 orang akan dibukakan formasi melalui seleksi PPPK  tahun 2024. Sementara sisa hasil seleksi sebanyak 1.119 orang tenaga honorer akan dituntaskan melalui PPPK paruh waktu, tenaga outsoursing OPD Pemda, MoU Pemda dan perusahaan serta tenaga Kesehatan BLUD. Berdasarkan gagasan itu, harusnya semua urusan honorer telah terselesaikan.

Nah, di tahun 2024, Pemkab Bombana menjadi salah satu daerah yang menerima calon PPPK. Jumlah formasinya sesuai dengan usulan yakni 902 orang. Pendaftarnya saat itu sebanyak 1.613 orang dan masuk dalam seleksi PPPK tahap 1. Begitu tahapan ujian selesai, calon PPPK yang lulus seleksi sebanyak 776 orang, sementara 837 orang tidak lulus. Ini artinya, kursi PPPK Bombana tahun 2024 sebanyak 902 orang tidak semua terisi dan tersisa kuota sebanyak 126 orang.

Dengan terakomodirnya tenaga non ASN sebagai PPPK di tahap 1, jumlah tenaga tenaga non ASN Bombana semestinya sudah berkurang. Dari 2.021 jumlahnya dikurangi yang lulus PPPK tahap 1 sebanyak 776 orang makan tenaga non ASN Bombana harusnya tersisa 1.245 orang. Uniknya, jumlah ini belakang malah terlihat bertambah.

Saat pendaftaran seleksi PPPK tahap 2 dibuka, Desember 2024 lalu, yang mendaftar masih mencapai 1.759 orang. Padahal, angka idealnya hanya 1.245. Jumlah ini yang berhak berebut kekurangan sisa kuota yang tersisa sebanyak 126 kursi. Itu artinya, ada tambahan-entah lewat jalur apa-sebanyak 514 orang. “Sisa formasi untuk tahap 2 jumlah 126. Sementara pendaftar sampai 1.759 orang,” kata Deddy Van Alfa Slamet, Kepala BKPSDM Bombana melalui aplikasi pesan WhatsAppnya, 14 Agustus 2025 lalu.

Nah, sebelum aksi unjuk rasa dilakukan, dua hari lalu, informasi yang dihimpun lenterasultra.com, menyebutkan bahwa jumlah tenaga non ASN Bombana yang akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu sekitar 2.500-an orang. Rinciannya, 980 orang masuk prioritas dengan kategori R2 dan R3 sementara non prioritas (R4) sebanyak 1.529 orang. Inilah uniknya, karena di Desember 2024 saja sudah bertambah 500 orang, di September ini malah bengkak lagi sampai 2 ribuan. Padahal harusnya tinggal 1200-an orang.

Jadi, siapa nanti yang berhak atas 900 kuota paruh waktu itu, sementara lebih dari 2000 nama yang menunggu kepastian? Menarik untuk ditunggu. Mudah-mudahan, yang lolos kelak benar-benar mereka yang lama menjadi tenaga non ASN di Pemda, bukan yang masuk di tahun 2025 ini.(*)

Penulis : Adhi