PJ Bupati Bahri Antar Mubar Raih WTP Ketujuh
LAWORO, LENTERASULTRA.COM- Tangan dingin Penjabat Bupati Muna Barat (Mubar) Bahri dalam mengelola pemerintahan tak terbantahkan. Di masa kepemimpinannya yang sangat terbatas, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini kembali memperlihatkan keberhasilannya. Bahri sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di otoritanya.
Penghargaan tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia itu, merupakan kado manis yang dipersembahkan Bahri diakhir masa tugasnya. Sebab, Sabtu 27 Mei mendatang, menjadi hari terakhir masa jabatannya sebagai Pj Bupati Mubar di periode pertama.
WTP ketujuh yang diraih Pemda Mubar merupakan hasil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Penganugerahan predikat opini WTP diterima PJ Bupati Mubar dari Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Dadek Nandemar di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sultra.
PJ Bupati Mubar Bahri, sangat mengapresiasi dan besyukur atas penganugerahan opini tertinggi dari BPK tersebut. “Alhamdulilah WTP,” kata Bahri melalui WhatsApp pribadinya, Rabu (17/5).
Pengumuman Kabupaten Bombana
Wakil Ketua DPRD Mubar Agung Darma mengaku, dengan diraihnya opini WTP dari BPK menunjukkan pengelolaan keuangan Mubar yang semakin baik. Selain itu, juga menjadi bukti komitmen setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang senantiasa bekerja dengan mengedepankan asas-asas pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.
“Tinggal bagaimana caranya kedepan mempertahankan torehan ini. Semoga kedepannya tetap bisa meraih WTP kembali, dengan memperhatikan masukan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kebaikan Mubar ke depan,” kata politisi Demokrat ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mubar, La Ode Muhamad Taslim merasa bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak terutama PJ Bupati Mubar Bahri. Katanya, atas bimbingan dan arahan dalam pengelolaan keuangan daerah penghargaan WTP itu bisa tercapai.
“Rekomendasi BPK akan dijalankan sehingga pengelolaan keuangan kedepan semakin membaik dan status WTP bisa terus dipertahankan,” ujarnya. (Adv)
Laporan: Sry Wahyuni