Pemda Mubar Sabet Paritrana Award, Kalahkan 16 Daerah di Sultra

LAWORO, LENTERASULTRA.COM- Satu lagi prestasi yang dipersembahkan Penjabat (PJ) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri. Menjelang setahun masa jabatannya sebagai PJ Bupati, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membawa daerah bekas otorita Kabupaten Muna itu berprestasi di tingkat nasional. Kabupaten Muna Barat mendapatkan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2022.

Penganugerahan penghargaan Paritrana Award diterima Pj Bupati Mubar dari Sekda Sulawesi Tenggara, Asrun Lio. Sertifikat  penghargaan diberikan saat malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulawesi Tenggara ke-59 di Kota Kendari, Selasa, 9 Mei 2023. Penyerahan piagam Paritrana Award juga turut disaksikan kepala BPJS wilayah Sulawesi-Maluku.

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepada pemerintah kabupaten/kota, dan pelaku usaha yakni perusahaan skala besar, menengah, usaha sektor layanan publik, dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Atas capaian itu, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri mengucapkan terima kasih kepada BPJS ketenagakerjaan yang telah memberikan apresiasi terbaik pertama penghargaan Paritrana Award. Kabupaten Muna Barat mengalahkan 16 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

“Pemda Muna Barat akan terus meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai APBD. Selain itu, Pemda terus berkomitmen menargetkan 20 ribu cakupan kepesertaan pekerja informal meskipun ditengah keterbatasan anggaran,” ungkap Bahri.

Kata Bahri, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis pemerintah daerah yang termuat dalam rencana pembangunan Muna Barat tahun 2023. Program tersebut hadir dalam rangka mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan didaerah pimpinannya tersebut.

Sebab berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah angka kemiskinan 13,85% di tahun 2022 dari 13,96% di tahun 2021 atau 11.590 dengan jumlah kemiskinan ekstrem 2.416 atau 2,89%. “Untuk itu, dalam terobosan dan inovasi penurunan angka kemiskinan kami menerapkan tiga langkah strategis yakni mengurangi beban kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” katanya.

Dalam jaminan sosial, Pemda Mubar menanggung seluruh iuran kesehatan sehingga masyarakat yang berkartu tanda penduduk Muna Barat dapat menikmati pelayanan kesehatan pada semua fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) secara gratis hingga pelayanan kelas III.

Tak hanya itu, Pemda Muna Barat menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang tidak mendapat pelayanan BPJS kesehatan misalnya bayi baru lahir, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), disabilitas dan lain-lain. “Dengan program BPJS Kesehatan semua masyarakat miskin dan miskin ektrem telah dijamin pelayanan kesehatan secara gratis,” pungkasnya.

Pemda Muna Barat juga mendaftarkan seluruh masyarakat miskin berjumlah 13,85% kepada BPJS ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan dengan mengikuti program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang sumber pendanaan berasal dari APBD yang diikuti sinergitas pendanaan dari Dana Desa dalam biaya APBDes sejumlah 140 orang pada 81 desa.

Tak hanya masyarakat miskin, Pemda juga memberikan perlindungan sosial kepada non ASN sejumlah 2002 orang yang tersebar pada 33 OPD yang ada di Kabupaten Muna Barat, dengan harapan non ASN merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, karena seluruh resiko kecelakaan dan kematian telah dijamin oleh pemerintah.

Selain menjamin kesehatan masyarakat melalui BPJS, Direktur Perencanaan Daerah Kemendagri itu juga mengaku memberikan BLT APBD kepada masyarakat miskin di lima kelurahan agar sama dengan masyarakat miskin di desa yang mendapatkan BLT dari Dana Desa. Kemudian melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakat dengan memastikan semua operasional pendidikan dibebankan pada APBD serta memberikan jaminan sosial bagi masyarakat Muna Barat dengan jumlah 87.575.

Penulis: Sry Wahyuni  Editor : Adhi