868 Panitia Pemilihan Kepala Desa di Muna Ikuti Pembekalan

225
Pembekalan PPKD oleh Desk Pilkades Kabupaten Muna di Galampano, Minggu-Senin tanggal 7-8 Agustus. Foto: Ode

 

RAHA, LENTERASULTRA.COM – Sebanyak 868 Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna mendapat pembekalan dari Desk Pilkades berkaitan dengan tugas pokok fungsinya sebagai penyelenggara. Pembekalan digelar dua hari, 7-8 Agustus bertempat di aula Galampano, rumah jabatan Bupati Muna.

Ketua Desk Pilkades Kabupaten Muna, Rustam mengatakan dalam pembekalan itu, PPKD diberi penjelasan seputar Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan Pilkades, selain juga aturan seperti UU nomor 6 tahun 2014 serta Permendagri 72 tahun 2020 tentang Pilkades. Beberapa hal yang dianggap paling krusial dan penting untuk dikuasai PPKD antara lain ketentuan verifikasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.

Ia menguraikan, misalnya dalam verifikasi pemilih, PPKD harus memahami jika selain ketentuan umum tentang pemilih, Pilkades serentak di Muna juga mengatur mengenai syarat enam bulan berdomisili di desa untuk bisa menjadi pemilih. Aturan itu diterapkan untuk mencegah adanya mobilisasi warga luas desa yang akan didaftarkan sebagai pemilih.

“Aturan enam bulan ini untuk mencegah mereka yang biasanya tinggal di luar kota, tiba-tiba pulang dan ganti KTP hanya untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Jadi harus diperhatikan KTP, lihat tanggal pembuatannya,” terangnya.

Rustam juga menyampaikan kepada PPKD jika Pilkades diikuti minimal satu dan maksimal lima calon. Jika hanya satu calon di satu desa tertentu, maka Pilkades desa tersebut ditunda. Sedangkan jika pendaftar melebihi lima calon maka dilakukan seleksi oleh Desk Pilkades. Pilkades juga bisa diikuti calon dari ASN, TNI/Polri aktif maupun kader partai politik. Regulasi syarat calon itu diatur ketat dalam Perbup.

-IKLAN-

Adapun masa kampanye, Rustam meminta PPKD menguasai regulasi tentang tata cara penyusunan jadwal kampanye serta larangan materi dan tempat lokasi kampanye. Hal ini penting untuk mencegah adanya muatan SARA, adu domba serta radikalisme dalam materi kampanye yang dilakukan calon.

Terpenting juga, lanjut Rustam, PPKD dibekali pengetahuan tentang pelaksanaan hari pemilihan. Misalnya mengenai penyusunan DPT berbasis dusun, tata cara menentukan pemenang jika hasil suara seri berikut hal teknis lainnya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan tahapan Pilkades tersebut, PPKD ditekankan untuk selalu berpedoman pada Perbup serta tidak melakukan penafsiran regulasi sepihak. Ia mengingatkan agar PPKD tidak ragu berkonsultasi dengan Desk Pilkades Kabupaten jika menemukan masalah pelik di lapangan. Koordinasi aktif itu penting untuk memastikan penafsiran regulasi yang seragam.

PPKD kata dia, memiliki peran kunci dalam pelaksanaan Pilkades karena bertindak sebagai penyelenggara di desa. Kualitas demokrasi dalam Pilkades ditentukan PPKD sebagai implementator di desa.

“Pesan saya, kuasai regulasi dan jangan bertindak atau melakukan kegiatan diluar yang diatur dalam Perbup. Kita semua wajib bekerja profesional agar proses Pilkades berkualitas,” ungkapnya.

 

Ode

 

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU