Musorkab KONI Muna Batal, Nama Bupati Muna Ikut ‘Terseret’

RAHA, LENTERASULTRA.COM – Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) luar biasa Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Muna batal digelar. Nama Bupati Muna LM. Rusman Emba ‘terseret’ dibalik batalnya agenda Musorkab tersebut.

Musorkab KONI Muna sedianya digelar Sabtu, 12 Maret 2022 di aula Galampano, rumah jabatan Bupati Muna. Namun hingga tiba jadwal acara, di lokasi yang direncanakan menjadi tempat pelaksanaan Musorkab tersebut dijaga ketat Satuan Polisi Pamong Praja. Dua gerbang masuk pelataran Galampano tersebut tampak digembok. Baik panitia maupun peserta tidak diperkenankan masuk. Padahal, Sekretaris KONI Sultra, Mutaqin Sidik sudah tiba di Raha dan bersiap menghadiri acara.

Batalnya agenda Musorkab itu disebut akibat polemik hasil pleno panitia yang menggugurkan pencalonan Abdul Salam dan hanya menetapkan Nurhayat Fariki sebagai calon tunggal. Panitia berdalih, Abdul Salam gugur karena hanya mengantongi lima dukungan pengurus cabang olahraga dari yang dipersyaratkan sebanyak 11 rekomendasi atau 30 persen dari total 36 pemilik suara. Salam sebenarnya menyerahkan 11 rekomendasi, namun enam diantaranya dinyatakan tidak sah karena juga ikut disetorkan Nurhayat Fariki. Sementara Nurhayat Fariki mengantongi 22 dukungan, setelah tujuh rekomendasi cabor juga dianggap tidak sah. Keputusan itu ditolak kubu Abdul Salam.

Ketua Panitia, Hafid Ndoasa menyebut tidak ingin polemik itu memicu perpecahan di tubuh KONI. Keputusan membatalkan Musorkab juga atas arahan dari Wakil Bupati Muna, Bachrun. “Kami di panitia sudah siap melaksanakan Musorkab. Tapi sesuai arahan Wakil Bupati, maka KONI Sultra memutuskan Musorkab sebaiknya ditunda. Untuk menghindari konflik karena kita tidak inginkan Musorkab menjadi ajang perpecahan KONI,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah pembatalan itu, nasib pelaksanaan Musorkab diserahkan kepada KONI Sultra dan Bupati Muna LM. Rusman Emba. Panitia kini menunggu petunjuk selanjutnya. “Kami menunggu sikap KONI dan Bupati Muna. Bupati perlu dimintai petunjuk sebagai penanggung jawab masalah keamanan dan kondusifitas di daerah,” paparnya.

(Ode)