Cegah Penambang Ilegal Masuk, Stafsus Menteri ESDM Minta PT Antam Garap Blok Mandiodo  

KENDARI – Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Irwandy Arif, meminta PT Antam segera beroperasi di Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara ini meminta agar PT Antam secepatnya menambang di Blok Mandiodo.

Hal itu disampaikan Irwandy Arif saat seminar nasional transformasi perizinan berbasis risiko pada sektor pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (01/12/2021) pagi. Seminar nasional ini berlangsung di aula Bahteramas, kantor Gubernur Sultra.

Irwandy Arif mengatakan, Blok Mandiodo sudah ditambang sebelas perusahaan. Namun kini Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah dimiliki PT Antam. Menurut Irwandy, perkara dengan sebelas perusahaan itu sudah selesai karena kepemilikan lahan oleh PT Antam sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.

“Bersama dengan Dirjen Minerba, kami berdiskusi dengan Dirut Antam agar segera memulai kegiatan ini di sana, agar tambang-tambang ilegal jangan masuk lagi,” kata Irwandy Arif.

Irwandy menyebut selama selama perusahaan itu menambang di Blok Mandiodo, keuntungan yang diperoleh 1 miliar dolar Amerika atau Rp14,3 triliun.

“Saya tidak tahu mereka bayar pajak atau tidak. Tapi laba bersih yang dihitung oleh Antam 300 juta dollar, selama masa itu,” urainya.

Irwandy pun mengimbau PT Antam bersama perusahaan daerah untuk segera mengamankan lahan dan memulai aktivitas penambangan sesuai aturan yang berlaku.

Untuk diketahui, seminar ini dibuka oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dan dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi. Hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen TP, Wagub Sulawesi Utara, Steven O.E Kandou, dan Wagub Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. Selain itu Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono, dan Lepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sultra, Silvester Sili Laba.

Reporter: Ilma

Editor: Wulan