Bumi dalam Ancaman Bencana Iklim Ekstrem akibat Emisi Karbon

NEW YORK, LENTERASULTRA.COM – Planet bumi berada dalam ancaman bencana iklim ekstrem. Demikian ditegaskan oleh 200 ilmuwan yang diundang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Senin (9/8/2021) waktu setempat. Mereka menuntut agar negara-negara di dunia segera bersatu untuk mengurangi emisi karbon.

Para ilmuwan dalam laporannya ke PBB menggambarkan, aksi ini sebagai jendela singkat untuk mencegah dampak bencana lebih parah akibat perubahan iklim. Dalam laporan PBB yang baru menyatakan, negara-negara di dunia sangat lambat dalam mengurangi emisi, dan kehilangan salah satu tujuan dasarnya untuk membatasi pemanasan.

Dikatakan, tingkat karbon dioksida atmosfer tidak pernah setinggi ini dalam setidaknya 2 juta tahun, dan dekade terakhir kemungkinan planet bumi menjadi lebih panas dalam 125.000 tahun.

Kondisi tersebut terjadi akibat aktivitas manusia, membakar minyak, gas, dan batu bara. Laporan tersebut memicu kemarahan di antara beberapa negara paling rentan di dunia, di mana para pemimpinnya menuntut agar kekuatan industri yang kaya segera mengurangi polusi pemanasan planet mereka. Mereka juga dituntut memberi kompensasi kepada negara-negara miskin atas kerusakan yang disebabkan dan membantu mendanai persiapan mereka untuk masa depan.

“Apa yang dikatakan sains sekarang sebenarnya terjadi di depan mata kita,” kata Malik Amin Aslam, asisten khusus perubahan iklim untuk perdana menteri Pakistan.

Ia menjelaskan, di mana suhu melebihi 122 derajat Fahrenheit (50 derajat celsius) tahun lalu.

“Ini seperti palu yang memukul kepala kita setiap hari”.

Ketegangan atas temuan laporan tersebut diprediksi akan terjadi melalui konferensi iklim utama PBB yang ditetapkan untuk bulan November di Glasgow.

Laporan tersebut menyimpulkan, pada dasarnya semua kenaikan suhu rata-rata global terjadi sejak abad ke-19, yang didorong oleh manusia yang membakar bahan bakar fosil, membuka hutan dan memuat atmosfer dengan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang memerangkap panas.

Kelompok lingkungan mengatakan, temuan itu akan mendukung strategi hukum internasional untuk mencoba meminta pertanggungjawaban perusahaan bahan bakar fosil dan pemerintah.

Laporan ini mungkin terbukti sangat berharga karena, tidak seperti laporan sebelumnya, laporan ini berfokus secara luas pada efek regional dari perubahan iklim. Itu memungkinkan kelompok lingkungan untuk membuat argumen hukum yang lebih kuat dan lebih spesifik.

“Ini seperti turbocharge untuk beberapa strategi hukum yang telah dilakukan Greenpeace dan organisasi lain di pengadilan selama bertahun-tahun, kata Jennifer Morgan, direktur eksekutif Greenpeace Internasional.

Awal tahun ini, Greenpeace berhasil menggugat Royal Dutch Shell di pengadilan Belanda menggunakan bukti dari laporan PBB sebelumnya.

“Saya hanya berharap kecepatan dan skala seruan untuk bertindak, apakah itu di ruang sidang atau di jalan-jalan atau di ruang sidang komite, menjadi lebih jelas, lebih besar dari sebelumnya,” kata Morgan dikutip dari asiatoday.id.

Beberapa jam setelah laporan itu diterbitkan, demonstrasi sedang direncanakan untuk akhir bulan ini di London dan kota-kota lain.

Terlepas dari kejutan yang dikirim melalui laporan tersebut ke ibu kota negara di dunia, beberapa negara pencemar terbesar, termasuk China dan Amerika Serikat (AS), tidak mungkin membuat aksi langsung untuk menjauh dari bahan bakar fosil.

Menurut para ilmuwan, upaya mengurangi pembakaran bahan bakar fosil diperlukan untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global menjadi 1,5 atau bahkan 2 derajat Celcius, batas yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh kesepakatan iklim Paris 2015. Hampir setiap negara yang menandatangani perjanjian itu jauh dari jalur untuk memenuhi komitmennya.

Pada titik ini, setiap bagian dari tingkat pemanasan akan membawa banjir yang semakin merusak, gelombang panas yang lebih mematikan dan kekeringan yang semakin parah serta mempercepat kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam keberadaan beberapa negara kepulauan, kata laporan itu.

Amerika Serikat, yang secara historis telah memompa lebih banyak karbon dioksida ke atmosfer daripada negara lain mana pun, pada bulan April berjanji untuk mengurangi separuh emisi gas rumah kacanya pada tahun 2030. Meskipun itu adalah tujuan ambisius, itu sedikit di bawah target yang diabadikan dalam undang-undang oleh Uni Eropa dan jauh di bawah Inggris.

John Kerry, utusan iklim Presiden AS Joe Biden mengatakan, “laporan PBB menunjukkan bahwa kita membutuhkan semua negara untuk mengambil langkah berani yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global ke tingkat yang relatif aman. Tidak disebutkan adalah fakta bahwa undang-undang dan peraturan Amerika Serikat saat ini tidak cukup untuk memenuhi tujuan iklimnya sendiri,”

China, produsen gas rumah kaca terbesar di dunia saat ini, masih meningkatkan emisinya dari pembangkit listrik, transportasi, dan industri. Negara itu berencana untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2030 sebelum mulai mengurangi sampai tidak lagi menghasilkan peningkatan bersih karbon dioksida pada tahun 2060.

Pemerintah China tidak menanggapi laporan PBB tersebut. Namun dalam pembicaraan baru-baru ini, negosiator iklim top negara itu, Xie Zhenhua, keberatan dengan proposal untuk menetapkan tujuan baru untuk mengurangi emisi global di luar tingkat yang disepakati oleh negara-negara pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan iklim Paris.

“Karena kami telah mencapai konsensus ini, tidak perlu memicu kontroversi baru sekarang mengenai tujuan ini,” kata Xie dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuah yayasan Hong Kong, menambahkan, “Masalah kami sekarang adalah mengambil tindakan dan meningkatkan.”

Sedangkan India, di mana emisi per kapita adalah sebagian kecil dari negara-negara kaya namun tumbuh dengan cepat, pemerintahnya mengatakan temuan PBB menunjukkan perlunya negara-negara industri untuk berbuat lebih banyak.

India juga telah menolak pernyataan yang menuntut semua negara mengambil tindakan lebih keras untuk menahan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius, dengan alasan negara-negara kaya belum mencapai target mereka sendiri.

“Negara-negara maju telah merampas jauh lebih banyak daripada bagian yang adil dari anggaran karbon global mereka,” ujar Bhupender Yadav, menteri lingkungan hidup India.

“Laporan (PBB) tersebut membenarkan posisi India bahwa emisi kumulatif historis adalah sumber krisis iklim yang dihadapi dunia saat ini,” katanya.

Mengacu pada laporan tersebut sebagai “kode merah untuk kemanusiaan,” Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperbarui seruannya untuk diakhirinya pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru serta diakhirinya subsidi bahan bakar fosil oleh pemerintah.

“Laporan ini harus membunyikan lonceng kematian untuk batu bara dan bahan bakar fosil, sebelum mereka menghancurkan planet kita,” katanya dalam sebuah pernyataan.

American Petroleum Institute, yang mewakili produsen minyak dan gas alam utama di Amerika Serikat mengatakan, mengurangi emisi metana dan mengatasi risiko perubahan iklim adalah prioritas utama bagi industri kami. Namun mereka juga menjelaskan, masih banyak pekerjaan yang mesti dilakukan.

Sementara itu, perwakilan dari Shell menolak berkomentar, demikian juga dengan Exxon Mobil tidak menanggapi permintaan komentar.

Bagi negara-negara yang paling rentan, laporan tersebut mungkin telah memberikan kehidupan baru pada perjuangan yang telah mereka lakukan dengan berbagai keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir untuk membujuk negara-negara kaya, mau membayar kerusakan terkait perubahan iklim yang mereka alami.

Apa yang dilakukan sains segera memengaruhi kita,” kata Tina Stege, utusan iklim untuk Republik Kepulauan Marshall, negara atol karang di Samudra Pasifik, yang sebagian besar hanya sekitar enam kaki di atas permukaan laut.

Negara-negara kepulauan yang rentan mengatakan, mereka membutuhkan bantuan keuangan untuk upaya relokasi, sistem peringatan dini dan langkah-langkah penting lainnya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Negara-negara kaya telah sepakat pada tahun 2009 untuk memberikan US$100 miliar per tahun pada tahun 2020 dalam bentuk keuangan publik dan swasta untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim dan transisi ke energi yang bersih dan terbarukan seperti angin dan matahari. Janji itu belum terpenuhi. Pada saat yang sama, negara-negara miskin telah mencari uang untuk mengatasi bencana yang dipicu oleh iklim yang terjadi sekarang.

“Banyak orang menderita dan seseorang harus membayar untuk ini,” kata Saleemul Huq, direktur Pusat Internasional untuk Perubahan Iklim dan Pembangunan di Universitas Independen, Bangladesh.

Sveinung Rotevatn, menteri iklim dan lingkungan Norwegia, mengesampingkan masalah apakah negara-negara kaya akan setuju untuk membayar kompensasi kepada negara-negara yang rentan. Eropa dan Amerika Serikat telah menolak seruan untuk kompensasi iklim kepada negara-negara miskin.

“Tetap sangat penting bahwa pendanaan yang terbatas harus diarahkan untuk menyelamatkan nyawa, beradaptasi dengan perubahan iklim dan juga untuk upaya mitigasi,” kata Rotevatn.

Mohamed Adow, direktur Power Shift Africa, sebuah lembaga iklim yang berbasis di Nairobi mengatakan, laporan PBB memprediksi masa depan yang mengerikan yang sudah dialami beberapa orang. “Kami yang tinggal di Afrika telah menyadari urgensi krisis iklim selama bertahun-tahun,” katanya.

“Nyawa dan mata pencaharian telah hancur. Sudah waktunya bagi kita untuk bertindak berdasarkan kata-kata ilmiah.” (ATN)