Presiden Jokowi Batalkan Rencana Vaksinasi Berbayar yang Kontroversial

By Redaksi Lenterasultra
240
Jokowi: Transformasi Digital Harus Win-win Solution

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Dok

Related Posts

Alfamidi Salurkan Paket Sembako Kepada Veteran di Kendari

Mogok Kerja, Insentif Nakes di Bombana Mulai Dibayar

Iskandar Jabat Ketua DPRD Bombana Kelima

PENGUMUMAN KPU KABUPATEN MUNA  

Pengumuman Kabupaten Bombana

JAKARTA, LENTERASULTRA.COM – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membatalkan rencana vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu. Program Vaksinasi Gotong Royong untuk Individu sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Pramono menuturkan keputusan ini diharapkan memutus polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program vaksinasi berbayar bagi individu. Selain publik di Indonesia yang memprotes rencana tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga turut merespon hal tersebut. WHO mengungkapkan bahwa vaksinasi Covid-19 di dunia harusnya tanpa dipungut biaya. Jika ada negara yang melakukan vaksinasi berbayar, maka tindakan itu sangat amoral dan melanggar etika. Dr Ann Lindstrand, koordinator program imunisasi di markas WHO, Jenewa, mengatakan dalam jumpa pers virtual Senin (12/7/2021) lalu. Ia merespon rencana kebijakan vaksinasi berbayar yang sedang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia.
“Sangat amoral dan bisa melanggar etika kalau hal itu terjadi sebab akan menghalangi akses masyarakat mendapatkan vaksin di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya dikutip dari asiatoday.id.
Dikatakan, semua vaksin yang didistribusikan melalui Covax sebagai bantuan dari berbagai negara harus diberikan gratis kepada masyarakat.

“Agar vaksinasi memberi dampak optimal, setiap warga negara harus punya kesetaraan untuk mendapat akses, dan setiap pembayaran bisa menimbulkan masalah etika dan masalah akses, khususnya di tengah pandemi ketika kita butuh cakupan luas dan agar vaksin bisa menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” kata Lindstrand. (ATN)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

BERITA TERBARU