Ditjen Perbendaharaan Sultra: Ini Solusi Dalam Pengetatan PPKM Mikro
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Menyadari adanya dampak kebijakan PPKM Mikro bagi kehidupan masyarakat Kota Kendari, pemerintah menggunakan solusi dengan melakukan kebijakan fiskal melalui APBN. Kepala Kanwil Perbendaharaan Sultra, Arif Wibawa, menyampaikan untuk kebijakan fiskal melalui APBN difokuskan pada penguatan sektor kesehatan, antara lain fokus percepatan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan 5M dan 3 T, serta mendukung tambahan penyediaan fasilitas kesehatan.
“Penguatan program perlindungan sosial, merupakan kesadaran kolektif seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, hal ini menjadi pendukung percepatan program vaksinasi untuk akselerasi pemenuhan kekebalan komunal,” terangya, Kamis (15/07/2021).
Ia menilai sebagai bentuk respon kebijakan fiskal, APBN diarahkan untuk penguatan sektor kesehatan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), diantaranya melalui tambahan anggaran kesehatan sekitar Rp13,01 Triliun, yang dapat digunakan untuk pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, vaksinasi, serta penanganan kesehatan.
“Percepatan pencairan PKH triwulan III pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp200 ribu per bulan,” rincinya.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Kemudian, perpanjangan Bansos Tunai (BST) selama 2 bulan, yaitu Juli-Agustus 2021 untuk 10 juta KPM dengan indeks bantuan Rp300 ribu per bulan.
“Untuk perpanjangan diskon listrik 50 persen bagi pelanggan 450VA dan 25 persen bagi pelanggan 900VA Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari bulan Juli hingga September 2021 diberikan kepada 32,6 juta pelanggan,” paparnya.
Ia menambahkan, realisasi penyaluran bantuan usaha UMKM sebesar Rp44,98 miliar bagi 37.485 penerima dan realisasi penyaluran kredit dari program Penempatan Dana sebesar 446,64 miliar kepada 2.034 debitur.
“APBN sangat dibutuhkan untuk mendukung pengetatan PPKM Mikro dan dampaknya bagi perekonomian, masyarakat, dan pelaku UMKM. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus bekerja keras agar penanganan Covid-19 dapat berjalan efektif dan pemulihan ekonomi dapat diakselerasi,” tutupnya.
Reporter: Nurhayatul Islamia
Editor: Wulan