Kunker ke Jakarta, Gubernur Sultra Kunjungi Empat Kementerian

KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, melakukan kunjungan kerja di Jakarta pada Rabu (17/02/2021). Dalan kunjungan ini, Ali Mazi menggelar serangkaian pertemuan dengan empat pimpinan kementerian/lembaga dalam kurun waktu dua hari.

Selain didampingi pejabat utama di lingkup Pemprov Sultra, Ali Mazi juga didampingi sejumlah pejabat lembaga vertikal di Sultra baik sipil maupun militer, serta kepala daerah kabupaten/kota bersama jajarannya. Jajaran pejabat yang mendampingi antara lain Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Basiran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) J. Robert Maturbongs, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Asrun Lio, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Azis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muhammad Yusup, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ridwan Badallah.

Ali Mazi mengawali kunjungannya di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lalu ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) keesokan harinya.

Sejumlah isu penting dibicarakan dengan pimpinan empat kementerian tersebut. Pada pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Ali Mazi kembali mengutarakan rencana peningkatan status BLK Kendari menjadi BLK bertaraf internasional.

Ia menyampaikan telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektar yang berada di tengah-tengah Kota Kendari yang akan menjadi lokasi pembangunan gedung BLK yang baru. Hal ini pun disambut baik oleh Menteri Ida Fauziyah.

Peningkatan status BLK Kendari juga sekaligus jawaban atas salah satu tuntutan pemerintah terhadap investasi asing agar terjadi transfer of knowledge dari pekerja asing ke pekerja lokal. Kehadiran BLK bertaraf internasional dapat menjadi jembatan atas visi itu.

Ketika bertemu dengan Kepala BNPB, Doni Monardo, salah satu isu strategis yang mengemuka adalah rencana relokasi permukiman rawan bencana di Ibukota Kabupaten Buton, Pasarwajo, yang akan diintegrasikan dengan kawasan ekonomi khusus pengembangan aspal buton.

Sedikitnya ada dua alasan mengapa rencana relokasi bagi warga Pasarwajo ini mengemuka. Pertama, abrasi yang terus melanda kawasan pesisir Pasarwajo. Kedua, ancaman tsunami, banjir rob, kenaikan permukaan air laut, gempa bumi dan angina topan. Tsunami pernah menghantam Pasarwajo sebagai dampak gempa di laut Flores tahun 1992 silam.

Relokasi ini diorientasikan pada dua hal. Pertama, penataan Kawasan Permukiman Terintegrasi dan Berkelanjutan (Aman, Produktif dan Inklusif) dan untuk mendukung KEK Aspal Buton.

Rencananya, Pemprov Sultra dan BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Pemoprov sendiri sudah punya hitungan sendiri jika relokasi ini diwujudkan. Dibutuhkan setidaknya Rp943,98 miliar untuk biaya relokasi berupa pekerjaan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan hunian, dan fasilitas sosial dan umum.

Berikutnya, di hadapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, isu utama yang dibicarakan seputar investasi besar di Sultra beserta kebijakan turunan yang terkait, seperti pengembangan aspal buton, tambang di Morosi , dan pembangunan politeknik pertambangan dan kelautan.

Rangkaian kunker Gubernur diakhiri dengan mengunjungi Kementerian ATR/BPN dan ditemui langsung Menteri Sofyan Djalil. Ada isu spesifik yang dibahas, yakni sengketa perbatasan antara Provinsi Sultra dengan Sulawesi Selatan, yang berdampak pada kepemilikan Pulau Kawikawia, yang berada di wilayah adminsitratif Kabupaten Buton Selatan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Bupati Buton Selatan, Arusani, menjadi bagian dari rombongan kunker Gubernur Sultra.

Provinsi Sulsel mengklaim Pulau Kawikawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan menyebutnya dengan nama Pulau Kakabia. Persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian dan telah berproses hingga ke Mahkamah Konstitusi. (Adv)