Komisi I DPRD Kota Kendari Kunker le Disnaker Bahas Soal PHK Sepihak
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Komisi I DPRD Kota Kendari mengevaluasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, perihal maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19. Ketua Komisi I DPRD Kendari, Rizki Brilian Pagala mengatakan, evaluasi awal tahun yang dilakukan pihaknya sebagai peninjauan kembali setelah dilakukanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahun lalu terkait perselisihan hubungan industrial yang marak terjadi belakangan ini.
“Kami hadir hari ini di Disnaker tentu untuk melakukan kunjungan kerja guna menyamakan persepsi terkait perselisihan hubungan industrial yang ada di Kota Kendari. Apalagi persoalan tersebut berdampak pada karyawan yang di PHK sepihak,” ujar Rizki.
Politikus PKS ini menjelaskan, dengan adanya perselisihan hubungan industrial, maka akan ada pembuatan regulasi lanjutan dari undang-undang untuk stabilitas dan aktivitas pekerja di Kota Kendari.
“Kami harap apa yang menjadi kebijakan perusahaan, tetap harus menjaga pekerja atau karyawan kita. Agar dalam bekerja mereka nyaman dan juga aman di perusahaan tempat mereka bekerja,” lanjutnya.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Tak hanya soal permasalahan hubungan industrial, dalam kunjugan itu, Komisi I juga ikut menyingung soal pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) meubeler yang terdapat di dekat Polda Sultra. Komisi I bersepakat untuk mendukung mengenai anggaran, maupun pengawasan terkait aktivitas dan efektivitasnya di IKM meubeler.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Disnaker Kendari, Benyamin Salempang mengaku, setiap aduan perselisihan industrial yang masuk di Fisnaker selalu ditindaklanjuti. Apalagi aduan PHK sepihak di masa pandemi saat ini.
“Kami selalu mencarikan jalan keluar terbaik jika ada yang berselisih. Kami pastikan tidak ada yang dirugikan baik karyawan maupun pengusaha (pemberi kerja). Memang selama covid-19 banyak aduan yang masuk,” kata Benyamin. (B)
Reporter: Sri Ariani
Editor: Wulan