Politik Identitas “Putra Daerah” Bukan Isu Menarik Dalam Perebutan Orang Nomor Satu di Mubar
MUBAR, LENTERASULTRA.COM – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna Barat bakal berlangsung pada tahun 2022 mendatang. Akan tetapi, strategi untuk merebut orang nomor satu periode 2022-2027 mulai gencar dilakukan. Salah satu isu yang menjadi andalan sekelompok orang adalah politik identitas. Figur yang layak untuk memimpin daerah pemekaran baru itu dinilai haruslah putra daerah Kabupaten Muna Barat sendiri, bukan dari luar.
Wacana itu mendapat sorotan dari pengamat politik Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Najib Husain. Ia menyebut bahwa isu putra daerah di Pilkada Kabupaten Muna Barat 2022 mendatang bukanlah hal menarik untuk mempopularatiskan paslon tertentu.
“Muna Barat termasuk wilayah yang homogen sehingga isu putra daerah yang merupakan bagian dari politik identitas kurang kuat untuk dijual di Pilkada Muna Barat, kecuali kalau wilayah itu heterogen,” ucapnya Senin (28/12/2020).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UHO itu menilai, bahwa yang menarik untuk dipersentasekan pada masyarakat Mubar adalah isu pembangunan yang basisnya infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejauh mana kontribusi figur kepada masyarakat.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Sementara itu, Eks Ketua DPW PPP Sultra, La Ode Songko Panatagama menyebut, persepsi pemilih di Kabupaten Muna Barat itu sudah moderen. Orang memilih berdasarkan pengetahuan dan jejak rekam serta semangat identitas kesukuan. Ada tiga kekuatan besar untuk bisa menahkodai Mubar selama lima tahun ke depan.
“Kalau dalam konteks Muna Barat, pembagian kekuasaan berdasarkan tiga wilayah besar yaitu Tiworo, Lawa dan Kusambi,” kata LSP saat dikonfirmasi.
Sama halnya dengan Tokoh Pemuda Kabupaten Muna Barat, La Baso. Ia mengatakan bahwa wacana putra daerah boleh-boleh saja digagas untuk menjual elektabilitas salah satu figur nantinya. Akan tetapi, ia ragu sebab tak ada tolak ukur yang jelas tentang wacana putra daerah yang akan di eksiskan nantinya.
“Tolak ukurnya putra daerah itu apa. Semua punya hak sama, silahkan mengatur strategi selama tidak melanggar aturan yang ada,” pungkasnya.
Reporter: Herlis Omputo Sangia