DPRD Sultra Tolak Rencana Kedatangan 500 TKA Asal Tiongkok
KENDARI, LENTERASULTRA.COM – Di tengah pandemi Covid-19, dimana salah satu dampaknya banyak karyawan yang dirumahkan, di Sultra justru merebak isu bakal kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok. Tak main-main, negasa asal virus Corona ini dikabarkan akan memboyong 500 TKA untuk bekerja di PT VDNI, Konawe Utara, Sultra.
Menanggapi hal ini, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra menolak rencana kedatangan 500 TKA tersebut. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020).
Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut tidak diambil bukan karena anti Tiongkok. Tetapi kondisi saat ini yang tidak memungkinkan.
“Jadi bukan karena anti Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan, jadi kita antisipasi,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Herry Asiku yang merupakan unsur pimpinan dari Partai Golkar. Ia menilai jika kedatangan 500 TKA dipaksakan maka akan membawa kerusuhan warga.
“49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk,” katanya.
Sementara itu, pimpinan dan juga mewakili Fraksi Demokrat, Endang SA menegaskan menolak dengan tegas kedatangan TKA. Tidak ada alasan di tengah pandemi saat ini.
“Kami dari Fraksi Demokrat secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA ke Sultra,” tegasya.
Ia memaparkan, sebelumnya Menhub telah mengeluarkan pelarangan sejak tanggal 2 Februari lalu, semua orang yang pernah transit di Tiongkok tidak dibolehkan masuk ke Indonesia. mak akan aneh jika saat ini dipaksakan kedatangan 500 TKA di Sultra.
Sementara itu, perwakilan dari Fraksi PKS, Sudirman juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan terkait tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
“Ini menjadi aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali,” tandasnya.
Abdurrahman Saleh bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra. “Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang,” pungkasnya.
Dewan juga mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakuka evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pihaknya juga mempertanyakan alasan perusahaan yang mendatangkan TKA karena pembangunan pabrik.
Penulis: Fiyy
Editor: Wulan