Mantan Wakapolri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Pimpin KKST

KENDARI, LENTERASULTRA.COM- Pengurus Pusat (PP)  Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) resmi memiliki pimpinan baru. Organisasi ini kini dikendalikan Syarifuddin Uddu sebagai Ketua PP KKST  dan Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin menjadi ketua Dewan Pembina KKST. Direktur Jenderal  (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri serta mantan Wakapolri ini diberi amanah memimpin KKST periode 2018-20123.

Syarifuddin dan Syafruddin terpilih sebagai ketua PP KKST dan ketua Dewan Pembina PP KKST melalui musyawarah nasional KKST yang dilaksanakan di Puncak Bogor, 23 hingga 25 November 2018 lalu. Empat bulan pasca terpilih, PP KKST  akhirnya dilantik dan dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas di salah satu hotel di Kendari,  Minggu (31/3/2019). Seremoni kegiatan ini diawali dengan pembacaan nama-nama pengurus oleh Ketua Pengurus Wilayah Sultra, La Ode Bariun, setelah itu diakhiri dengan penyerahan bendera KKST dari Wakil Gubernur kepada ketua PP KKST Syarifuddin Uddu.

Usai dilantik dan dikukuhkan sebagai ketua PP KKST, Syarifuddin Uddu mengatakan, pelantikan pengurus KKST pusat di Kendari, sejatinya akan dihadiri langsung ketua Dewan Pembina, Komjen Purnawirawan Polisi Syafruddin. Bahkan sesuai komunikasi dengan dirinya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi itu, sudah menjadwalkan kehadirannya. Namun di detik-detik terakhir, ketua dewan Pembina KKST ini membatalkan kehadirannya, karena memiliki agenda penting yakni mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri ini menambahkan, pengukuhan merupakan sebuah catatan penting dalam sejarah KKST.  Sebab, sejak embrionya lahir tahun 1959 lalu, KKST hanya menjadi organisasi masyarakat yang memperjuangkan Sulawesi Tenggara menjadi Provinsi tersendiri. “Saat itu Sulawesi Tenggara hanya menjadi satu kabupaten. Sekarang sudah jadi Provinsi yang terdiri dari 17 Kabupaten dan Kota,” katanya.

Hal ini menjadi kebanggan tersendiri. Syarifuddin berharap, kedepan dibawah bimbingan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten dan Kota,  KKST bisa lebih baik. Apalagi dengan ditunjang keberadaan pengurus dewan Pembina yang didalamnya berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari pejabat eselon di berbagai lembaga maupun Kementrian, DPR dan DPD RI, purnawiran perwira tinggi TNI dan Polri, Pengusaha hingga calon anggota DPR dan DPD RI. “Ini menjadi bukti, jika putra putri Sulawesi Tenggara banyak yang hebat-hebat di Pusat (Jakarta),”  sambungnya.

Sementara Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas menitipkan lima hal kepada Pengurus Pusat KKST. Diantaranya, pengurus pusat membuat program dan konsep. Setelah pengukuhan, Wagub berharap harus diadakan rapat internal pengurus pusat. Dalam rapat ini harus dilakukan pembahasan program, mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Program yang dibuat juga bisa diaplikasikan serta memiliki komitmen untuk dilaksanakan,

“Jangan dilantik hari ini, begitu  diundang rapat tidak hadir,” katanya. Koordinasi juga harus benar-benar dimanfaatkan. Lukman merasa yakin, ketua PP KKST memiliki komimtmen yang tinggi. Antara pengurus di daerah, mulai dari Kabupaten dan Kota hingga Provinsi juga harus berjalan seirama dan saling koordinasi. Karena bagaimana pun organisasi tanpa koordinasi akan sia sia belaka. Selain itu, harus memiliki kompetensi, kemampuan dan kemauan. Terakhir, mantan Sekda Sultra ini berharap agar pengurus KKST yang baru bisa menjalankan organisasi sebaik-baiknya serta bisa mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Sulawesi Tenggara, mulai di level nasional hingga internasional.

Pengukuhan PP KKST Sultra juga turut dihadiri Pengurus Wilayah dari 17 Provinsi, diantaranya DKI Jakarta, Banten dan Yogyakarta. Selain itu beberapa tokoh nasional asal Sultra juga tampak, mulai dari La Ode Ida, komisioner Ombudsman Republik Indonesia, La Ode Polondu, kepala rumah tangga Kementrian Tenaga Kerja, Wa Ode Hamsina Bolu, anggota DPD RI, Umar Arsal, Prof Mahmud Hamundu, serta beberapa tokoh nasional lainnya. Sementara kepala daerah yang hadir hanya Bupati Buton Utara Abu Hasan dan Walikota Baubau As Tamrin.

Penulis : Adhi