Forum Pencegahan Teroris Harus Dilibatkan Dalam Pembahasan Perda
JAKARTA, LENTERASULTRA.COM- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKTP) resmi dilaksanakan, Senin (18/2/2019). Acara yang digelar di Mercure Hotel Ancol dibuka oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol Drs Suhardi Alius MH. Rakernas yang akan dihelat selama tiga hari ini, selain dihadiri para pejabat utama BNPT, juga dihadiri oleh pengurus FKPT dari 32 provinsi.
FKPT Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu peserta yang ikut dalam Rakernas ini. Sebanyak 8 pengurus inti dan satu orang satuan tugas (Satgas) diutus dalam Rakernas itu. Ke delapan pengurus tersebut, yakni KH. Muslim (ketua), Andi Muhammad Toaso (sekretaris), Prof. Dr. Gusti Ayu (Kabid Perempuan dan Anak), Dr. La Ode Abdul Wahab. S.Ag, M.Si (Kabid Pengkajian dan Penelitian), Hj. Suhaena, S.Pd, M.Si (Kabid Pemuda dan Pendidikan), Milwan. S.Ag (Kabid Media Massa,Hukum dan Humas), Pendais Haq, S.Ag, M.Pd, Hj Erna Kemala Raden, S.Ag, M.Pd (Bendahara) serta satu orang satuan tugas, Tamrin, S.Pd.I, M.Pd.I.
Milwan Lukman, Kabid Media Massa, Hukum dan Humas FKPT Sultra mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam rakernas tersebut. Salah satu topik utama adalah penerapan kearifan lokal. Menurut Kepala BNPT Suhardi Alius, untuk merawat kebhinekaan, masing-masing daerah harus menonjolkan kearifan lokal. Selain itu, dia juga meminta agar sosialisasi bahaya radikalisme juga dilakukan pada anak anak usia sekolah.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Sementara, Imam besar masjid Istiqlal, Prof.Dr.KH. Nasaruddin Umar MA sambung Milwan, meminta kepada pemerintah daerah agar melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di setiap pertemuan formal, khususnya saat pembahasan peraturan daerah (Perda). “Jangan sampai justru Perda dibuat dapat memancing munculnya aksi terorisme maupun radikalisme di daerah,” kata Nasaruddin Umar saat berbicara di Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT sebagai Indonesia di Hotel Mercury Ancol, Jakarta, Senin (18/2).
Perda dimaksud, menurut Nasaruddin khususnya terkait erat dengan kebijakan bidang pariwisata dan ritual-ritual yang mengandung unsur kesirikan. Selama ini menurut dia, FKPT hanya ikut dilibatkan manakala sudah terjadi peristiwa, sementara dalam situasi aman, nama lembaga ini pun tidak pernah disebut. “Tapi sudah seperti itu nasib FKPT. Untuk apa dipuji di bumi, sementara dicela di langit,” ujarnya memberi semangat peserta Rakernas.
Nasaruddin menambahkan, salah satu upaya untuk mencegah tumbuh-suburnya radikalisme dan terorisme di daerah yakni dengan kearifan lokal. Sayangnya, kearifan lokal juga tidak mendapat perhatian serius dari Pemda. “Jika lokal wisdom (kearifan lokal) dan sentral power (pusat kekuasaan) kuat, tidak akan terjadi konflik horizontal. Pasalnya, jika ini terjadi bisa memicu terjadinya aksi terorisme dan radilisme di masyarakat,” ungkap Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis : Adhi