Mengabdi 13 Tahun, Jeritan Honorer K2 di Gedung DPRD Muna Dibalas Duka

MUNA, LENTERASULTRA.COM-Tiga belas tahun sudah lamanya, Megawati mendedikasikan ilmunya di Kabupaten Muna. Bukan waktu yang singkat baginya bersama para koleganya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengabdikan diri. Sayang, keharusan mereka untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bumi Sowite kandas seutuhnya di tengah penerimaan calon abdi negara. Meski begitu, asa memperjuangkan hak tak pernah pupus dibenaknya. Melalui Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), aspirasi mereka tetap disuarakan.

Selasa (30/10) saban pagi, Megawati Cs mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menagih janji akan kepastian pengangkatan mereka. Karena, sebelumnya, lembaga legislatif melalui komisi I telah berucap bakal meneruskan di kementerian, keinginan honorer menjadi pegawai negeri. Ditengah orasinya, Megawati selaku kordinator daerah (Korda) FHK2I Muna, lantang mengeluarkan unek-uneknya. Hanya, suara melengking yang keluar itu berbalut tangis.

Kedatangan Megawati hanya untuk meminta hak. Pengabdian, kata dia, tak mengenal batas waktu, usia. Terpenting, dedikasi diberikan buat ibu pertiwi. Ironinya, pemerintah mengesampingkan apa yang menjadi hak para honorer.

“Ini duka lama, ini lagu lama. Anggota DPRD semua sudah mendukung kami. Siapa yang mau angkat kami. Tapi, kawan kawan perlu ketahui, sampai hari ini tidak ada lenerimaan cpns. Sehingga kami tua. Umur kami 35 tahun ke atas. Kita sudah rambut putih, tetap mengabdi. Kami mau diberikan hak kami,” teriak Megawati dengan suara menjerit.

Ditengah teriakan itu, para honorer menyebut salah satu unsur pimpinan komisi I Awal Jaya Bolombo agar memberitahukan hasil dari kordinasi di pemerintah pusat. Apakah, yang dijanjikan itu tak sampai di Kementerian atau hanya janji manis saja. “Awal Jaya Bolombo temui kami. Kami tagih janji. Kami minta hasilnya. Jangan kami dibiarkan terus menerus sebagai honorer,” pinta wanita hijab yang mengabdikan diri sejak tahun 2005 ini.

Sayang, jeritan honorer K2 dibalas dengan duka. Saat bertatap muka disalah satu ruang DPRD Muna, ketua Komisi I Awal Jaya Bolombo tak memberikan jawaban manis. Saat melakukan konsultasi di Jakarta, Kemenpan merasa “bosan” melihat muka-muka legislatif Muna soal sengkarut K2.

“Kemenpan bosan juga liat muka komisi I persoalan K2. Kemenpan menyampaikan UU ASN tentang pembatasan usia menjadi acuan. Sehingga, kementerian akan mencari solusi. Namun, apa yang dilakukan pemerintah sampai saat ini, tidak ada selesai-selesainya,” pengakuan pria yang dikerap disapa AJB ini, didampingi wakil ketua DPRD Muna Ld. Dyirun beserta anggota lainnya.

Namun, AJB kembali berjanji usai pembahasan APBDP, legislator kembali bersikap. Tuntutan honorer K2 agar dianggkat jadi pegawai disanggupi dewan. Pihaknya bakalan menyampaikan ke DPR RI yang membidangi persoalan tersebut. “Info terakhir, pemerintah lagi membentuk landasan hukum bagaimana bentuk pengangkatannya. Seperti P3K tapi belum ada regulasi. Besar kemungkinan model begitu,” argumentasi politik AJB.

Megawati kembali bernostalgia soal pengabdiannya. Sebagai tenaga pengajar di SMKN 2 Raha, 13 tahun waktu yang sangat lama. Sampai 2018 ini, kepastian menjadi pegawai tak kunjung berpihak. Mega sapaan karibnya bersama K2 lainnya yang sudah lama mengabdi, hanya sebagian potret miris honorer yang terbuang.

“Banyak duka yang dialami. Guru honor nanti setiap ulangan semester baru dikasoh honor, dan itu dihitung perjam. Kalau masuk dikasih, kakau tidak masuk juga tak dihitung. Sekarang bagus tiga bulan sudah terima. Karena pembiayaannya lewat dana bos. Kalau dulu 2005 tak ada. Kami masih enak,kalau teman-teman lainnya seperti tenaga administrasi di instansi, kasian mereka. Kami ini sudah tua, habis gigi tak dihargai. Tolong harga kami, jangan angkat yang baru,” keluh kesah Megawati mewakili koleganya.

Untuk diketahui, aksi para honorer ini, dilakukan serentek se Indonesia. Harapannya, supaya pemerintah memberikan reward atas jasa yang telah diberikan. Tahun 2013 silam, eks K2 yang ikut tes namun belum dinyatakan lulus, bakalan diakomodir. Sebab, menteri pendayagunaan aparatur negara kala dijabat Yuddy Chrisnandi telah memasukkan anggarannya plus tuntas dibahas, untuk eks K2. Namun dalam perjalanannya, menteri berganti, pembahasan itu ditiadakan. (ery)