Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Izin Tambang di Laonti
Warga berpatroli di pesisir Laonti, menggunakan perahu guna menghadang pengerahan alat berat masuk ke pulau mereka di Tue-tue
LENTERASULTRA.com-Konflik lahan tambang di Laonti, antara PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) dengan warga Desa Sangi-sangi dan Tue-tue di Konawe Selatan ternyata belum tuntas, seperti yang sudah disepakati bersama Sabtu, 10 Februari lalu di Rujab Bupati Konsel. Kabar anyar menyebut, di perairan Laonti, khususnya di Desa Tue-tue saat ini ada ketegangan baru antara warga di pesisir dengan pihak perusahaan yang membawa masuk alat-alat berat.
“Sebaiknya memang izin tambang di Laonti itu ditinjau ulang saja, jika perlu dicabut karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” desak Muh Endang SA, tokoh masyarakat Konawe Selatan (Konsel), yang juga Ketua Partai Demokrat Sultra. Menurutnya, hal ini benar-benar harus jadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah Konsel dan Pemprov Sultra.
Kata Endang, luas wilayah Laonti itu cukup kecil. Jika terus menerus digerus oleh tambang, maka diperkirakan pulau tersebut bisa saja tenggelam jika alam yang jadi penyanggahnya sudah habis. “Mohon maaf, setahu saya belum pernah ada rakyat yang sejahtera karena tambang, justru oknum pejabat saja yang sejahtera,” tukasnya.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Mantan Wakil Ketua DPRD Sultra itu menegaskan akan meminta kepada fraksi Demokrat di DPRD Sultra dan DPRD Konsel untuk mendesak agar pemerintah daerah meninjau ulang izin tambang di Pulau Laonti karena sejak kehadirannya justru hanya menimbulkan ketegangan antara warga dan perusahaan yang didukung aparat.
“Mohon kepada aparat dan perusahaan untuk tidak menekan warga dan kepada warga, jika memang mau melawan, lakukanlah cara-cara elegan, yang taat hukum meski memang kadang-kadang panjang dan melelahkan. Disinilah dibutuhkan kearifan, keberpihakan pemerintah untuk melihat detail situasinya,” tambah Endang.
Ketua PD Sultra itu mengaku salut dengan warga Wawonii atau Konawe Kepulauan yang menolak kehadiran tambang karena mereka sangat sadar bahwa pertambangan justru akan membuat pulau mereka jadi tenggelam dan rusak. “Saya berharap, para pimpinan DPRD Sultra, jangan hanya fokus urus Pilkada, itu ada warga Tue-tue yang butuh anda-anda semua,” tukasnya.
Kepada Bupati Konsel, Surunuddin, Endang meminta secara khusus agar Laonti diperhatikan. Pulau itu bisa saja krisis ekologi jika dibiarkan tambang masuk dan mengeruk sumber dayanya. Beberapa perusahaan tambang di daratan Konsel, sudah cukup jadi pelajaran bahwa tidak ada manfaat besar yang dirasakan warga, kecuali pencemaran, limbah dan hilangnya mata pencaharian.
“Pak Irham Kalenggo, Ibu Nadira dan Pak Hapsir (Pimpinan DPRD Konsel), sesekali turunlah ke Laonti. Lihat dan dengarkan apa yang dirasakan warga di pulau itu. Mereka adalah warga-warga anda semua yang kini butuh perhatian. Haruskah adalagi korban penembakan berikutnya supaya mereka diperhatikan?, mohon dievaluasi kembali izin tambang di Laonti itu,” pungkas Endang.(abi)