Minim Fulus, Proyek Terminal Laino Tak Mulus

LENTERASULTRA.com-Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muna punya rencana besar terkait penataan terminal Laino, yang selama ini dinilai tak representatif lagi. Stasiun bongkar muatnya para penumpang di Raha itu rencananya bakal dipercantik tahun 2018. Sayangnya, cerita manis ini tak berjalan sempurna.

Pemicunya, anggaran untuk rencana besar itu tak cukup banyak. Dishub pernah mengusulkan pembangunan terminal sebesar Rp 1,5 miliar. Anggaran sebesar ini, dinilai cukup untuk membenahi terminal yang semrawut. Nah, dalam perjalanannya, Pemerintah Kabupaten mempoyeksikan sebesar Rp 800 juta.

Begitu masuk DPRD dan dibahas di lembaga itu, jumlahnya dalam APBD 2018 menjadi susut. Sehingga, saat ini dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersisa hanya Rp 300 juta saja. Soal berkurangnya anggaran itu, Dishub tak tahu menahu. Pastinya, anggaran Rp 300 juta ini, penataan terminal dibangun seadanya, sesuai kesanggupan anggaran tersebut.

Kendati anggaran telah ada, pengerjaannya pun belum final. Saat ini, masih menunggu proses lelang. “Belum dilelang. Tapi, sudah masuk diperencanaan. Tinggal kapan ULP bakal melakukan proses lelang,” kata La Oba, Kepala Dinas Perhubungan Muna saat ditemui, Rabu (28/3).

Dengan adanya anggaran yang ada, lanjut mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini memastikan hanya pembangunan drainase serta timbunan saja yang bisa dilakukan dengan dana itu. Hanya penafsirannya, sangat pelik dua kegiatan itu terealisasi.

Jika dalam prosesnya, volume pekerjaan memungkinan untuk pekerjaan timbunan, maka pilihannya hanya melakukan penimbunan saja. “Kalau volume, ditimbun saja, maka ditimbun saja. Kebetulan terminal tenggelam kalau musim hujan,” akunya memastikan kalau pembangunan drainase berkisar 300 meter pula.

Pembangunan drainase pula, dimaksudkan agar, saat musim penghujan genangan air bisa teratasi. Namun, La Oba menilai, pekerjaan tak bakalan maksimal dengan anggaran yang ada.
Saat ditanya, jika disepakati pembangunan terminal sebesar Rp. 800 juta? La Oba mengaku, paling tidak bisa membangun sarana dan prasarana (sarpras) seperti ruang tunggu penumpang serta pelataran terminal.

Ia juga menyampaikan, BPK telah berkali-kali merekomendasikan agar tak ada pungutan retribusi. Alasannya, sarpras diterminal tak memadai. “Tapi masih dilakukan retribusi dengan penguatan tahun 2018 dibangun sarana seperti menangani banjir. Sehingga, alasan ini memungkinkan untuk diizinkan,” tandas mantan Kadispora era Ridwan Bae ini sembari menambahkan, tinggal menunggu kepastian lelang kapan dilaksanakan.

Untuk diketahui, pemangkasan anggaran pembangunan terminal tipe C di Laino, Rp. 500 juta dialihkan ke pembangunan baru pasca penetapan APBD oleh DPRD. Anggaran itu diproyeksikan pada kegiatan pembangunan pelabuhan raya Raimuna di Maligano. (ery)