Empat Kecamatan di Kolaka Masuk Zona Merah Pilkada
LENTERASULTRA.com-Pilkada Kolaka hampir pasti menghadirkan rivalitas tinggi. Kontestasi yang hanya menghadirkan dua pasangan, Ahmad Safei-Muh Jayadin dan Asmani Arif-Syahrul Beddu, menjadi pemicunya. Panwaslu Kolaka bahkan sudah membuat pemetaan di titik mana saja yang dianggap sebagai zona merah di wilayah itu.
Dari hasil pemetaan Panwas, setidaknya ada empat kecamatan dari 12 kecamatan di Bumi Mekongga yang dianggap rawan gesekan alias masuk zona merah. “Kecamatan Watubangga, Wolo, Latambaga dan Kolaka,” kata Juhardin, Ketua Panwaslu Kolaka.
Ia merinci, Kecamatan Watubangga dan Wolo masuk dalam zona rawan terjadi gesekan. Penyebabnya, kedua wilayah tersebut memiliki struktur wilayah dan masyarakat yang berbeda karakter. “Tapi Ini hanya disorot berdasarkan kaca mata Panwas secara umum,” ungkapnya saat ditemui lenterasultra.com di ruang kerjanya kemarin.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Untuk dalam kota, sendiri dalam hal ini Kecamatan Kolaka katanya, catatan kerawanan dari segi ASN terkait ada dugaan ketidaknetralan. Hal ini disebabkan, banyaknya laporan yang masuk di Panwas terkait dugaan keterlibatan ASN. Dimana dugaan keterlibatan ASN saat ini berjumlah 24 orang dengan jenis pelanggaran paling banyak terjadi di media sosial.
“Ada yang memosting salah satu pasangan calon sebagai pilihannya. Lalu ada pula yang ikut memasang baliho paslon di lapangan dan memasang stiker di kediamannya dan semuanya sudah diproses hingga ke Komisi ASN,” kata Juhardin.
Menurutnya, dari jumlah itu, hampir dari setengah terbukti melanggar dan sudah dijatuhi sanksi. Rata-rata, dijatuhi sanksi moral. Hal itu sesuai dengan jenis pelanggaran yang mereka lakukan. Lainnya, sementara dalam proses.
Untuk Kecamatan Latambaga lanjut Juhardin, ada sinyalemen untuk penggelembungan DPT. Hal ini bukannya tak memiliki alasan, namun karena berdasarkan fakta yang di lapangan. Dimana banyak wajib pilih pada saat coklis kemarin tidak tuntas. Misalnya, masih saja ada yang ditemukan terdaftar tapi belum jelas identitasnya.
“Makanya, saat ini kita koordinasi langsung dengan PPK dalam hal penetapan DPT. Kita partisipasi aktif dilapangan. Begitu juga dengan netralisasi ASN, sudah beberapa kali kita lakukan sosialisasi. Begitu juga dengan tingkat kerawanan, kami selalu koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk melakukan pencegahan lebih dini,” tutupnya.(inga)