Tiga Cagub Sepakat Konflik Pilkada Tuntaskan di “Baruga”

LENTERASULTRA.com-Polda Sultra benar-benar tak ingin rivalitas pemilihan gubernur berujung pada konflik. Lahirnya tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur, setidaknya sudah membuat daerah ini “terpecah” tiga. Tapi, perbedaan pilihan tak boleh jadi melebar, apalagi sampai membuat persaudaraan jadi retak.

Polda Sultra pun menginisiasi lahirnya sebuah tempat nyaman menyelesaian konflik pemilu bernama “Rumah Baruga”. Disini ada Satgas anti HOAX, anti SARA dan anti Politik Uang. “Kalau ada masalah, kita bahas tiap Selasa, atau hari lain yang sifatnya insidentil,” terang Brigjend Pol Andap Budhi Revianto, Kapolda Sultra saat peluncuran Rumah Baruga di Mapolda, Selasa (20/2).

Menurut Kapolda, ada 11 potensi konflik. Mulai dari profesionalitas pelaksanaan pemilu, internal parpol, majunya calon petahana, profesionalitas panitia pengawas, kondisi geografis sampai isu SARA. “Nah, Baruga itu bangunan khas Sultra untuk tempat berkumpul dan menyelesaikan konflik, penegakan hukum adalah pilihan terakhir,” katanya.

Dalam acara itu, tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terlihat hadir. Ada juga Pj Gubernur, Kajati Sultra, Danlanal, Danlanud, Danrem 143/HO, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Pimpinan DKPP. Semua pihak itu diminta meneken enam poin kesepakatan, yang salah satunya adalah tiap calon menunjuk wakilnya untuk bergabung di “Baruga” untuk membahas masalah konflik, tiap Selasa.

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah cukup bangga, tahapan Pemilukada Sultra masih jalan mulus sampai saat ini. Ia mengajak semua untuk belajar dari Pemilukada Jakarta, yang kendatipun situasi ya benar-benar panas tapi pada akhirnya kembali aman. “Yang kalah sportif dan tidak ada gugatan. Itu karena kenegarawanan dan kedewasaan pasangan calon,” pesannya.

Anggota Bawaslu Sultra, Munsir Salam juga berkomentar bahwa semua konflik selalunya by accident yang berujung ribut. Fatalnya begitu bentrok belum tentu ada tenaga keamanan. Jadi, untuk mencegah kemungkinan terburuk tentu harus didukung kesadaran semua pihak.

Di sisi lain, konflik antar pendukung juga bisa muncul dari alat peraga. Misal karena tindak perusakan. Makanya dalam aturan ditetapkan bahwa pemeliharaannya jadi tugas paslon.

Sementara Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi, yang sejatinya punya agenda rapat koordinasi dalam waktu yang sama di Jakarta terkait persiapan Pemilukada, akhirnya mohon izin tidak ikut ke Mendagri.

“Ini pas hari pertama saya jalankan tugas dan beruntung karena dipertemukan dengan jajaran Forkopimda,” ungkap Teguh. Ia mengapresiasi Polda Sultra karena telah menginisiasi Rumah Baruga. Ini tentu membantu tugasnya dalam mengawal pemilihan gubernur definitif Sultra. (febi)