Tes CPNS 2018, Sultra Butuh Pemulas Jenazah dan Dokter Ahli

LENTERASULTRA.com-Beberapa bulan lagi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 bakal digelar. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra sudah siap-siap menghadapi acara penerimaan pegawai baru itu. Setidaknya ada 20 jabatan yang diminta BKD Sultra agar diadakan di Bumi Anoa nanti. Dalam setiap jabatan harus diisi dua atau lebih tenaga.

“Kita masih menunggu kepuutsan untuk jatah formasi di tiap provinsi dari Kemenpan RB,” kata Hj Nur Endang, Kepala BKD Sultra. katanya, BKD telah menghitung jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang pensiun dalam dua tahun terakhir. Nah, itulah yang selanjutnya diusulkan karena gajinya sudah tidak ditanggung oleh APBN, melainkan oleh daerah.

“Jadi kalau hanya 50 orang yang pensiun berarti cuma sebanyak itu saja jumlah tenaga yang akan kita usulkan mengingat itu akan diputuskan bersama oleh Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Apalagi masih banyak hal lebih prioritas yang harus didanai oleh daerah,” urainya saat ditemui di Kantor Gubernur Sultra awal pekan ini.

BKD Sultra juga mengusulkan penerimaan CPNS khusus profesi dan keahlian, karena Sultra butuh dokter namun yang spesialis karena jumlah dokter umum sudah cukup banyak. “Rata-rata dokter ahli itu kan nanti umur 34 tahun, 35 atau 36 tahun baru selesai, apalagi kaya dokter ahli forensik, bedah tulang, itu kan memerlukan waktu untuk menjadi dokter karena harus Plt dulu, ” urai Endang.

Sehingga, sambungnya, lewat rapat bersama Kemenpan RB beberapa waktu lalu, ia juga telah mengusulkan dokter ahli karena memang sangat dibutuhkan. Apalagi karena Sultra punya rumah sakit pendidikan yang sudah akan masuk rujukan kabupaten/kota. Nah, ini sudah disetujui.

Selain itu, BKD Sultra juga memasukkan kebutuhan Pemulas Jenazah. Ini menurutnya, profesi yang kurang seksi dan kurang diminati namun sangat diperlukan. Lalu ada beberapa lainnya yang juga diusulkan yakni analis pengadaan barang dan jasa, analis eksplorasi tambang mengingat Sultra adalah daerah pertambangan, sampai analis kebijakan anggaran untuk mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kita juga masukkan peneliti, perekayasa, termasuk guru SLB (Sekolah Luar Biasa) karena sudah termasuk kewenangan provinsi. Sudah bukan rahasia, tenaga guru SLB di Bumi Anoa masih sangat kurang,” bebernya.

Sementara itu, pekerja sosial masyarakat juga masuk “proposal”. Itu penting karena pegawai yang ada saat ini sudah masuk struktural sebagian besarnya dan yang kerja di lapangan ada yang usianya sudah lanjut.

Ia cukup berbangga karena itu semua sudah diakomodir oleh pemerintah pusat dan tinggal menunggu hasil. Namun ia masih akan melengkapinya dengan kompetensi masing-masing. Misal Pemulas Jenazah yang tidak mungkin sarjana, melainkan SLTP atau mungkin SMA saja. Yang penting ikhlas dan punya keterampilan untuk mengurus jenazah sesuai dengan agama masing-masing.

“Makanya saya meminta agar Pemulas Jenazah dikasih jatah tiga orang, Islam dua dan agama lain satu,” ujarnya lagi.

Nah, Kementerian Kesehatan juga meminta dokter forensik yang telah bergelar doktor.
Namun pihaknya menyampaikan pertimbangan, dokter forensik S3 rata-rata enggan ke daerah, maka ia usulkan agar S2 saja namun akan disekolahkan untuk raih gelar doktor. Umur 35-40 tahun masih diterima tapi harus ada pengalaman kerja karena cukup banyak dokter yang bekerja di rumah sakit swasta.

Fatalnya, Sultra juga tidak punya dokter jiwa. Makanya ia minta dua orang karena pasca meninggalnya dr. Rahmat, tidak ada lagi yang menggantikan. Kemudian untuk K2, DPR RI memang menghendaki pengangkatan.

Namun karena keterbatasan anggaran dan sebab lainnya hingga belum ada titik temu. Sekedar informasi, jumlah K2 aktif Sultra sebanyak 891 orang, namun masih terus dikaji. Berharap ada kebijakan baru.

Ia tegaskan, tenaga K2 yang sudah meninggal tidak bisa digantikan keluarga dan orang terdekat lainnya karena BKN dan Lemsandi telah menerima data akurat yang bersangkutan, jadi tidak bisa direkayasa.

“Meninggal coret karena pengangkatannya kan tahun 2005, sedangkan jumlah yang berkurang tidak terlalu banyak karena dari seribuan lebih, sekarang masih ada 891 orang,” kata mantan Ketua KNPI Sultra itu.(feby)