Kendari Butuh 500 Guru PNS Untuk SD
LENTERASULTRA.com-Kendati berada di pusat daerah, Kota Kendari ternyata masih juga punya problem utama dunia pendidikan. Tenaga guru di kota ini relatif masih sangat kurang, utamanya yang berstatus PNS.
“Ada beberapa sekolah kita di Kendari ini yang PNS itu hanya kepala sekolahnya,” keluh Sartini Sarita, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari ketika lenterasultra.com bertandang ke ruang kerjanya, Selasa, 3 Oktober.
Fenomena lainnya, ada sekolah dengan siswa yang lumayan banyak tapi hanya punya dua guru PNS. “Sisanya, semua guru honor,” imbuhnya.
Berdasarkan data Dikmudora Kota Kendari, guru PNS yang dibutuhkan lebih dari 500 orang. Jumlah itu hampir semua untuk kebutuhan guru negeri pada jenjang SD.
Lebih rincinya, kata Sartini Sarita, guru Agama dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) butuh sekitar 200 orang dan guru kelas lebih banyak lagi yaitu butuh 300 orang. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kurangnya tidak sebanyak kebutuhan guru SD.
“Justru dibeberapa mata pelajaran kelebihan guru. Misalnya pelajaran Ekonomi, Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Hanya saja, di SMP itu butuh tambahan guru PJOK dan pembimbing ekstrakuriluler. Makanya, kita masih mengambil guru dari luar,” ucap ibu yang kerap disapa Bu Sartini itu.
Padahal idealnya, tegas ibu berjilbab itu, dalam satu sekolah mininal harus memiliki guru PNS yakni satu guru Agama, satu PJOK ditambah guru atau wali kelas sebanyak rombel dari sekolah tersebut.
“Inilah akibatnya dari moratorium pemenerumaan pegawai negeri oleh pemerintah. Belum lagi, tiap tahun pasti ada beberap guru negeri kita yang pensiun. Otomatis berkurang lagi, sementara tidak ada perekrutan,” sayang Bu Sartini.
Untungnya, untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, tambahnya, terbantu dengan adanya tenaga guru honorer. Dengan itu, beban kerja sekolah terbantu dengan keberadaan mereka, meskipun kesejahteraannya tidak dijamin oleh pemerintah.
“Mereka digaji melalui dana BOS, itupun hanya 15 persen saja dari setiap triwulan yang diterima sekolah. Kalau dalam satu sekolah hampir semua guru honor, itukan kasihan sekali. Tak menutup kemungkinan ada guru yang diberi honor hanya 200 ribu per triwulan/ tiga bulan,” tuturnya.
Untungnya, tenaga honor banyak yang bekerja secara sukarela. Dalam hal ini, mereka lebih mengedepankan kerja iklas, kerja keras dan kerja tuntas. Untuk itu, Sartini berharap pemerintah melek dengan kondisi tersebut agar bisa mewujudkan mutu pendidikan yang merata. Sebab kemajuan pendidikan pasti lamban.
“Bukannya guru honor tidak profesional akan tetapi dengan gaji honor yang sangat minim, mereka banyak mencari tambahan mengajar atau kegiatan diluar. Kita juga tidak bisa melarang karena itu berkaitan dengan kesejahteraan mereka karena pemerintah tidak menjamin itu,” pungkas Sartini. (isma)
Editor : Sarfiayanti