Ketua DPRD Muna Duga Dirinya Dicopot karena Rusman Jadi Bupati

LENTERASULTRA.com-Mukmin Naini gamang. Ketua DPRD Muna itu tak lagi “diterima” di Partai Amanat Nasional (PAN), tempatnya bernaung. Partai itu bahkan sudah mengajukan surat ke DPRD, agar dirinya dicopot dengan alasan tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan parpol. Nama Abdul Radjab Biku diusul menggantikan posisinya di kursi pimpinan DPRD.

Tapi Mukmin ternyata tahu diri. Selama setahun terakhir, ia merasa sudah tak nyaman lagi di PAN. Hampir semua koleganya di partai itu, baik yang di DPRD maupun di kepengurusan, tak lagi menerimanya seperti dulu, saat pertama kali ia bergabung bahkan didaulat jadi Sekretaris PAN Muna.

“Ini semua dimulai saat Pilkada, khususnya setelah Rusman Emba-Malik Ditu menang Pilkada Muna,” kata Mukmin Naini, menceritakan ihwal masalah dengan partainya. Katanya, kala itu, ia didesak untuk tidak menggelar paripurna penetapan Rusman-Malik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih.

Mukmin mencoba merewin nostalgia dirinya bersama PAN Muna. Saat LM Baharuddin jadi Bupati, dan jadi Ketua PAN, dirinya dimandat jadi Sekretaris. Tapi suasana kebatinan dirinya mulai terganggu setelah Pilkada dan MK memenangkan Rusman-Malik. Sejak saat itulah, muncul riak-riak di tubuh PAN.

Kisah berawal setelah MK memutuskan pasangan dengan tagline Rumah Kita itu sebagai pemenang Pilkada, dan KPU menggelar pleno penetapan. Setelah itu, urusan Pilkada di dorong ke DPRD untuk diparpurnakan pengesahannya agar pelantikan bisa diusulkan ke Mendagri.

“Saya waktu itu diminta teman-teman di PAN, agar menunda paripurna. Saya diskusi dengan anggota fraksi, tapi mereka juga tidak menemukan alasan kuat untuk menunda karena prosesnya sudah berjalan. Sementara diluar, ada aksi unjuk rasa mendesak DPRD menggelar paripurna. Karena saya tetap menggelar rapat pengesahan, sejak saat itulah saya dianggap penghianat,” curhat Mukmin saat ditemui di ruangannya, Selasa (19/12).

Padahal, kata Mukmin, keberaniannya memimpin sidang paripurna itu tak datang tiba-tiba. Ia bahkan pernah sengaja menemui Ketua DPP PAN, Zulkifli Hasan yang kebetulan datang di Baubau. Kepada ketua umum, kata Mukmin, ia meminta fatwa. Ia juga menjelaskan soal Pilkada Muna dimana kandidat yang diusung PAN gagal merebut kemenangan.

“Bang Zulhas (Zulkifli Hasan), termasuk Pak Sekjend, bilang, sakit memang kalau kalah tapi kalau sudah MK yang memutuskan, tidak ada lagi lembaga lain tempat mengadu. Memang secara khusus, beliau tidak memerintahkan, tapi kembali dari mengantar ke bandara saya konsultasi lagi ke Ketua DPW PAN saat itu, Pak Umar Samiun,” kata Sekretaris PAN Muna ini.

Hasilnya, kata dia, Bupati Buton itu tersenyum dan menyampaikan bahwa usaha memenangkan pasangan calon dari PAN, Baharuddin-La Pili sudah maksimal tapi MK memutuskan tidak sesuai harapan. “Saya pun diperintahkan, lakukan prosesnya karena jangan sampai PAN dianggap partai pecundang,” urai Mukmin, sembari menambahkan saat itu ada tokoh PAN seperti Rahmawati Badala yang mendengar.

Sejak saat itulah, kata Mukmin, dinamika di PAN Muna berubah. Ia merasakan ada perubahan komunikasi antara dirinya di internal pengurus. “Saya menduga, dari situlah awalnya ini masalah,” duga Mukmin tentang usulan pencopotan dirinya. Makin mengkritsal karena sejak proses verifikasi partai, dirinya dianggap tak pernah aktif.

“Saya akui itu (tidak aktif), tapi bukan sengaja atau bagaimana. Karena terus terang hubungan saya dengan kawan-kawan tidak begitu nyaman. Secara psikologi saya terganggu, makanya peran saya sebagai sekretaris tidak bisa maksimal,” katanya soal kurang aktifnya dirinya di PAN belakangan ini.

Mengenai usulan pergantian dirinya, sebagai kader ia mengaku legawa dan berbesar hati. Hanya saja, ia berhak protes dan meminta ditunjukan apa kesalahan yang dilakukannya di DPRD. Baginya, sanksi organisasi itu ada mekanisme. Mulai dari teguran lisan, tertulis dan dipanggil memberi penjelasan. Tapi semua itu tak ia terima karena ujug-ujug dirinya diusul dicopot.

Mukmin mengaku kalau surat usulan pergantian dirinya sudah masuk ke DPRD. Sayangnya, ada mekanisme formal di surat PAN itu yang tidak tercukupi yakni keputusan DPP PAN mengenai nama yang diusulkan untuk mengganti Ketua DPRD. Katanya, hanya dengan itu barulah Badan Musyawarah (Bamus) akan mengagendakan pembahasannya.(alim)