Dana BOS Belum Cair, Ujian SD di Bombana Terancam Bermasalah
KENDARI, LENTERASULTRA.COM-Tata kelola dunia pendidikan di Bombana benar-benar amburadul. Ada belasan sekolah di tingkat SD/SMP kini statusnya tak punya kepala sekolah. Tak hanya itu, ada lebih dari 100 orang guru yang diangkat jadi Plt Kepsek, tak kunjung diperpanjang Surat Keputusannya (SK), meski masa tugasnya sudah selesai. Akibatnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan kedua kini belum bisa dicairkan.
“Kita ini mau ujian hari Senin nanti, tapi sampai sekarang belum cair dana BOS. Mau ambilkan dimana anggaran pengadaaan dan penggandaan soalnya,” keluh seorang kepala SD di Pulau Kabaena, Bombana. Ia menceritakan, saat ini seluruh sekolah sedang menggelar Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara online, yang harusnya segala konsekuensi biaya ditanggung di BOS. Tapi mereka terpaksa berpikir alternative untuk menutupi segala pengeluaran.
Masalahnya, untuk ujian nasional atau yang sekarang dikenal dengan nama Ujian Satuan Pendidikan (USP) yang digelar Senin, 11 Mei 2026 nanti, pembiayaannya sedikit lebih besar. Teknisnya, USP diawali dengan pembuatan kisi-kisi soal, perakitan soal, hingga penggandaan soal secara mandiri. Semua butuh anggaran, yang hingga kini tak jelas kapan cairnya. “Saya ini status saya definitif Kepsek, sudah pusing. Bagaimana dengan sekolah yang tidak ada Kepseknya,” kata guru pria itu.
Ia berharap agar masalah ini segera ada jalan keluarnya mengingat sekolah benar-benar membutuhkan dukungan pendanaaan untuk suksesnya USP. Jika tidak ada solusi hingga akhir pekan nanti, pengajar ini mengaku belum mengetahui seperti apa ia mempersiapkan ujian di sekolahnya nanti. “Beraat juga kita jadi KS di Bombana ini, dana BOS saja kita talangi duluan. Kalau musim jambu atau cengkih, ada ji simpanan. Kalau bulan begini, mau ambil dimana kita,” katanya, setengah berkelakar.
Sayangnya, saat lenterasultra.com mengonfirmasi terkait belum cairnya dana BOS ke Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, Samaruddin, tak ada respon apapun. Pesan singkat yang dikirim sejak pagi tadi, hanya dibaca dan tak dibalas hingga berita ini ditulis. Tapi beberapa waktu lalu, Plt Kadis ini pernah membenarkan adanya lebih dari seratus Kepsek berstatus Plt. “Kami masih usulkan lewat aplikasi,” katanya kala itu.
Ketua PGRI Bombana, Kandamang mengaku prihatin dengan kondisi dunia Pendidikan di Bombana saat ini yang tak kunjung lepas dari masalah. Mulai dari banyaknya sekolah yang tanpa kepala sekolah, yang status Plt-nya lama dan tak ada pembaharuan hingga teranyar soal tersendatnya dana BOS yang berpotensi menghambat suksenya USP. Kendati demikian, ia tak tahu harus menyalahkan siapa terkait kondisi ini.
Soal sekolah tanpa kepala misalnya, menurut Kandamang akar masalahnya adalah distribusi guru yang tak merata hingga lambannya bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) mengurusnya. Saat ini, sistem mengusulan dan pengangkatan guru jadi Kepala Sekolah, baik itu Plt maupun definitive memang melalui aplikasi di Kementerian.
“Setahu saya, selama saya di Diknas ini, sudah tiga kepala bidang GTK tapi masalah kepala sekolah Plt ini tak kunjung tuntas. Sekarang akibatnya masalah bertumpuk-tumpuk, sampai dana BOS terkendala. Mana bisa sekolah dicairkan dana BOS nya kalu kepala sekolahnya saja tidak ada. Siapa mau tanggungjawab. Mudah-mudahan informasi yang saya dengar kalau ada lagi SK beberapa Kepsek yang diteken, benar adanya. Tapi apakah itu definitif atau Plt lagi, saya kurang tahu,” kata Plt Sekretaris Dikbud Bombana ini.(abi)
