Pj Bupati Ingatkan ASN di Bombana Jangan Ikut Berpolitik
BOMBANA, LENTERASULTRA.COM-Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah di Indonesia yang akan menggelar Pilkada serentak 27 November 2024. Kendati saat ini belum ada kandidat yang secara resmi mendaftar dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, tapi hawa rivalitas dari pendukung tiap kandidat sudah mulai terasa, bahkan dikabarkan menjalar sampai di kalangan birokrasi.
Situasi ini juga bukan tak dirasakan Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto. Makanya, ia kembali mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di pemerintahannya saat ini untuk tidak terlibat dan ikut-ikutan. “Saya tidak mau mendengar laporan, ada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bombana yang ikut-ikut politik praktis, khususnya terkait Pilkada 2024,” tegas Edy Suharmanto.
Hal ini kembali ia ulangi saat menyampaikan sambutan usai melantik 10 jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di kantor bupati Bombana, Jumat, 21 Juni 2024 lalu. Suami Aeni Mutmainnah ini kembali mengaskan bahwa menghadapi proses Pilkada yang sebentar lagi berjalan, netralitas ASN menjadi sesuatu yang mutlak dan harus dipatuhi semua pegawai, mulai dari staf, tenaga struktural dan fungsional.
Pengumuman Kabupaten Bombana
“Terkait keberpihakan ASN dalam menghadapi proses pilkada yang sebentar lagi berjalan, saya ingatkan kepada kita semua, hawa panas sudah mulai terasa, oleh karena itu netralitas adalah harga mati,” kata Edy Suharmanto. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) ini menegaskan, jika ada ASN yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, sebagai Pj Bupati, dirinya mempersilakan unit kegiatan lain untuk memproses ASN bersangkutan.
Netralitas ASN menjelang Pilkada Bombana yang akan dihelat empat bulan mendatang, kembali dipertegas Edy Suharmanto saat ditemui di rumah jabatannya, Senin, 24 Juni 2024. Pejabat eselon dua di Kemendagri ini mengatakan, dirinya akan konsen dengan netralitas ASN. “Tidak boleh miring kiri, miring kanan. ASN tegak lurus pada aturan. Harus netral,” katanya.
Meski sekarang belum ada ketetapan siapa-siapa calon bupati yang akan berlaga di Pilkada Bombana November mendatang, Pj Bupati Edy mengaku, sejak menjelang pelaksanaan Pemilu, Februari 2024 lalu, hampir disetiap kesempatan, dirinya selalu mengingatkan ASN harus netral. Bahkan untuk mendukung ketidak berpihakan seluruh amtenarnya disetiap perhelatan demokrasi lima tahunan, Direktur MPBK Kemendagri ini selalu menerbitkan surat edaran terkait netralitas ASN.
“Saya sudah memerintahkan kembali kepala BKPSDM untuk menerbitkan surat edaran yang sama. Ini untuk mengingatkan kembali kepada kita semua untuk netral,” katanya. Edy Suharmanto menambahkan, Pemkab Bombana akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bombana untuk memantau netralitas ASN ini menjelang Pilkada nanti.
Sebab, untuk menentukan pegawainya netral atau tidak saat Pilkada nanti, bukan menjadi wewenangnya tetapi merupakan domain dari Bawaslu. Jika ada ASN yang terlibat politik praktis, Bawaslu akan melaporkan ke komisi aparatur sipil negara (KASN). Setelah itu, KASN akan mengeluarkan rekomendasi kepada dirinya selaku pembina kepegawaian di daerah. “Saya pastikan, jika ada rekomendasi KASN terkait ketidak netaralan ASN saat Pilkada nanti, saya akan cepat tindak lanjuti, apapun keputusannya,” ungkapnya. (adv)