Bahri Jadi Pj Bupati, Angka Kemiskinan di Mubar Turun

LAWORO, LENTERASULTRA.COM-Belum juga genap dua tahun dipercaya menjadi Pj Bupati di Muna Barat, Bahri terus menunjukan prestasi yang membanggakan. Paling anyar, dibawah kepemimpinan pria yang juga Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri tersebut, Muna Barat memperlihatkan penurunan angka kemiskinan.

Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik  (BPS) dan data penanganan kemiskinan desa, jumlah masyarakat miskin di Muna Barat di dua tahun terakhir ini terus menunjukan penurunan. Tahun 2021 misalnya, warga miskin di daerah itu tercatat sebanyak 11.520 jiwa atau 13,96 persen dari total penduduk. Lalu di tahun 2022 berubah menjadi 13,85 persen atau 11.560 jiwa. Kini di tahun 2023, tersisa 9.575 jiwa.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Mubar, Al Rahman menyampaikan turunnya angka  kemiskinan di Mubar tidak terlepas dari beberapa program strategis yang dicanangkan Pemda Mubar.  Misalnya, mengurangi beban pengeluaran, menaikkan pendapatan, hingga mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

“Program tersebut sudah berhasil dilaksanakan, dan terbukti dapat menekan angaka kemiskinan yang berarti rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan semakin menjauh,” katanya kepada lenterasultra.com yang menemuinya, Selasa (21/11/2023).

Mantan Kadis Pariwisata Mubar ini menjelaskan dalam konteks mengurangi beban pengeluaran, Pemda Mubar hadir dengan  program bebas biaya dan jaminan kemakmuran rakyat. “Program tersebut diantaranya pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaminan kecelakaan kerja bagi warga miskin dan pekerja rentan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, termasuk program bantuan langsung tunai (BLT) yang diporsikan dari APBD untuk wilayah kelurahan,” jelas Al Rahman.

Selanjutnya, dalam program peningkatkan pendapatan masyarakat, Rahman bilang, Pemda Mubar juga mengeluarkan beberapa kebijakan pro rakyat. Diantaranya bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan modal usaha bagi pelaku bisnis, serta bantuan keuangan khusus bagi 81 desa dengan nilai masing-masing Rp. 100 juta.

“Dana yang diberikan kepada setiap desa bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemberdayaan dan terciptanya singkronisasi dan akselerasi guna terciptanya pemerataan pembangunan di desa,” bebernya.

Lebih lanjut, kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Muna Barat itu menambahkan, langkah lain yang dilakukan Pemda Mubar dalam menekan angka kemiskinan yakni melalui pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Program tersebut diwujudkan melalui pembangunan fisik seperti bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban MCK dan perbaikan sanitasi lingkungan perumahan masyarakat. “Langkah-langkah ini sesuai instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem di Mubar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubar, La Ode Aka menyampaikan program-program dilakukan oleh Pemda selama ini berdampak positif pada masyarakat kurang mampu. Kata dia, data kemiskinan yang berasal dari desa tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. “Penurunan angka kemiskinan ini berdasarkan pendataan dari desa terkait penanganan kemiskinan di Mubar. Validasi terakhir Pemda Mubar itu sekitar 9 ribu lebih,” terangnya.

Untuk itu, La Ode Aka bilang masyarakat kurang mampu ini menjadi fokus utama Pemda dalam rangka membantu meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Intervensi pertama membantu meringankan beban keluarga melalui bantuan sembako, baik itu yang berasal dari Pemprov Sultra maupun Pemda Mubar.

“Kemarin kita sudah lakukan di wilayah Kusambi Raya untuk bantuan dari provinsi. Pemda siapkan kupon sebanyak 2.000 bagi masyarakat kurang mampu. Untuk Kusambi Raya sebanyak 1.000 kupon, sementara Lawa Raya dan Tiworo Raya masing-masing 500 kupon. Paket sembakonya itu, beras 5 Kg, gula 1 Kg, dan minyak 1 liter. Itu dibagikan gratis pada masyarakat kurang mampu. Data penerimanya langsung dari desa,” tutupnya (adv)

Reporter : Sry Wahyuni