Jangan Terlena dengan WTP 9 Kali
BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- Sudah sembilan kali berturut-turut Pemda Bombana meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Burhanuddin. Meski begitu, Penjabat Bupati Bombana ini mengingatkan seluruh pegawainya agar tidak terlena dengan keberhasilan mengelola keuangan dan aset tersebut.
Burhanuddin mengungkapkan hal tersebut usai menerima plakat dan piagam penghargaan WTP dari Eko Wahyu Budi Utoma, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, atas nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bombana, Kamis, 27 Oktober 2022.
Pengumuman Kabupaten Bombana
Kata Burhanuddin, opini WTP merupakan penghargaan tertinggi dari BPK kepada Pemda Bombana yang diraih berkat kerja keras oleh seluruh komponen pemerintah. Terutama Sekda, Man Arfa, serta semua kalangan yang melaksanakan kerja-kerja administrasi.
“WTP ini benar-benar membanggakan. Tetapi jangan sampai terlena dengan penghargaan ini, masih banyak kegiatan atau kerja-kerja lebih kualitatif yang perlu dilaksanakan,” ucapnya.
Menurut Burhanuddin, dengan opini WTP yang sudah sembilan kali diraih tersebut, harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang baik demi memberikan kepuasan kepada masyarakat. “Jangan sampai terbalik. Pemerintahnya dapat WTP, tetapi tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan masih kurang maksimal,” sambungnya.
Olehnya itu, mantan Penjabat Bupati Konawe Kepulauan ini berharap ada kolerasi antara WTP sembilan kali berturut-turut dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jika ini bisa diselaraskan dengan kerja-kerja ikhlas, maka Burhanuddin memastikan, kedepannya Bombana akan semakin maju dan berkembang kearah lebih baik lagi.
Untuk mencapai hal ini lanjut Burhanuddin, harus ada sinergitas dan kolaborasi dengan siapapun dalam kompenen pemerintah. Baik Pemda dengan masyarakat, dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kabupaten dan kota di Sultra termasuk hubungan dengan OPD dengan kecamatan hingga desa sebagai ujung tombak pelayanan. (Adv)