Tafdil Dinilai Meninggalkan Jejak yang Buruk di Mataoleo

BOMBANA, LENTERASULTRA.COM- “Selamat tinggal Bupati Bombana, anda meninggalkan jejak yang buruk di Mataoleo,”. Kalimat ini merupakan salah satu poster yang dibawa Aliansi Masyarakat Pemerhati Mataoleo (AMPM) saat menggelar demonstrasi di kantor Bupati Bombana dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Senin, 22 Agustus 2022.

Tulisan ini tertera dikertas karton putih yang dipegang salah satu pendemo pria, berbaju switer hitam. Penilaian di nukilan tersebut  sepertinya mewakili kekecewaan masyarakat di Kecamatan Mataoleo terkait kondisi jalan di wilayahnya yang masih tetap rusak parah hingga Tafdil mengakhiri tugasnya sebagai Bupati Bombana, Senin, 22 Agustus, kemarin. Bayangkan,  kondisi jalan di Mataoleo sangat mempeihatinkan. Jika musim hujan tiba, jalannya licin dan berlumpur, sementara di musim kemarau debu beterbangan dan menempel di wajah dan pakaian pengendara yang melintas.

Baik di kantor bupati maupun di Dinas PUPR, massa dari AMPM mempertanyakan pengaspalan jalan sepanjang belasan kilo meter yang masih rusak dan belum dikerjakan. Padahal sejak empat bulan lalu, tepatnya 26 April, sudah ada kontrak dan ditunjuk rekanan yang akan mengerjakan proyek bernama peningkatan jalan Kasipute-Lora-Bambaea.

Selain di kantor bupati dan Dinas PUPR, puluhan massa dari AMPM juga demo di kantor DPRD Bombana. Di lembaga legislatif ini, demo diterima Iskandar, wakil ketua DPRD, satu-satunya anggota dewan yang ada di gedung DPRD saat pendemo datang sekitar pukul 13.30 WITA.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mulanya menerima massa AMPM di depan pintu masuk gedung DPRD. Saat Iskandar menerima aspirasi tuntutan pendemo, massa dari AMPM berkali-kali menolaknya. Alasannya, mereka hanya ingin diterima lima anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) 1, yang meliputi empat kecamatan, salah satunya Mataoleo.

“Kami ingin lima anggota DPRD dari Dapil 1 dihadirkan. Mereka merupakan perwakilan kami di Mataoleo. Lima anggota dewan dari Dapil 1 harus turun melakukan pengawasan di lapangan. Jika tidak sanggup, maka silakan mundur dari jabatan anggota DPRD,” teriak Faisal.

Permintaan massa AMPM tidak bisa dipenuhi Iskandar. Di depan pendemo, ketua DPC PKB Bombana ini menyampaikan jika rekan-rekannya tengah dinas luar. Termasuk lima anggota dewan dari Dapil 1. “Hampir semua anggota dewan tugas luar. Jika kawan-kawan mau, saya terima aspirasinya. Saya memang anggota DPRD dari Dapil Kabaena. Tapi saya merupakan salah satu unsur pimpinan, yang tidak bekerja wakili Dapil, tetapi seluruh Dapil,” katanya.

Setelah bernegosiasi, AMPM mau menerima ditemui Iskandar dan tempatnya di dalam ruang rapat DPRD. Namun setelah, berada di gedung dewan, polemik mau diterima anggota DPRD dari Dapil 1 masih terus berlanjut, hingga disepakati pertemuan akan dijadwalkan ulang dengan menghadirkan lima anggota DPRD dari Dapil 1, Dinas PUPR dan pihak rekanan. Usai mendengar penjelasan tersebut, massa dari AMPM kemudian bergegas meninggalkan ruang rapat DPRD Bombana.

Kepala Dinas PUPR Bombana Syahrun mengatakan, proyek jalan di Mataoleo yang menjadi tuntutan massa AMPM memang sudah memiliki kontrak sejak April 2022 lalu. Proyek ini dikerjakan PT Yosiken Into Perkasa. Nilai pagu dalam kontraknya sekitar 27 Milyar. Pagu sebanyak itu untuk mengerjakan jalan sepanjang 15 kilo meter, dengan rincian sekitar 8 kilo untuk rigit beton, selebihnya base a dan b.

Mantan Kadis Perhubungan ini membantah bila proyek tersebut belum dilaksanakan. Menurut Syahrun, sejak kontraknya ada, sudah ada sebagian ruas jalan yang dikerjakan pihak rekanan. Namun dia mengakui hingga akhir masa jabatan bupati Tafdil, proyek tersebut belum tuntas dilaksanakan. “Kontraknya sampai Desember. Insya Allah akan tuntas dilaksanakan. Dan proyek ini, merupakan komitmen Bupati Tafdil dalam memperhatikan jalan di Mataoleo,” kata Syahrun saat dihubungi via ponselnya, Senin sore, 22 Agustus 2022.

Penulis dan editor : Adhi